Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapal Asing Ditenggelamkan, ABK Dideportasi ke Negaranya

Kompas.com - 21/12/2014, 14:07 WIB
Kontributor Ambon, Rahmat Rahman Patty

Penulis


AMBON, KOMPAS.com - Setelah kapalnya ditenggelamkan, sebanyak 72 ABK kapal KM Century 4/PNG-051 dan KM Century 7/PNG-069 yang saat ini tengah menjalani karantina di pusat karantina Kantor Imigrasi Ambon akan dideportasi ke negara asalnya.

Puluhan ABK kapal asing pencuri ikan ini akan dipulangkan ke negaranya masing-masing yakni ke Thailand dan ke Kamboja sambil menunggu masa karantina berlangsung. “Para ABK kedua kapal yang ditenggelamkan itu akan dideportasi ke negaranya masing-masing. Saat ini mereka sudah berada di pusat karantina Kantor Imigrasi Ambon,”ungkap Panglima Komando Armada Timur (Pangkormatim) Laksamana Muda Arie Sembiring kepada wartawan, Minggu (21/12/2014).

Menurutnya, dua kapal asing itu ditenggelamkan karena terbukti melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia tanpa disertai dokumen dan izin penangkapan ikan oleh pemerintah indonesia.

“Kapal-kapal ini terbukti mencuri ikan di perairan indoonesia tanpa menggunakan dokumen perizinan dari pemerintah Indonesia,” tegasnya.

Penenggelaman dua kapal itu juga dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Ambon nomor 01/Pid.Prkn/2014/PN.Ambon tertanggal 18 desember 2014. Putusan ini menjadi dasar bagi TNI AL untuk menggelamkan kapal pencuri ikan tersebut.

KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 menangkap dua kapal asing berbendera Papua Nugini itu bersama enam kapal lainnya saat sedang melakukan aktivitas pencurian illegal di perairan Indonesia tepatnya di laut Arafura 3 pekan lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mentan Mengaku Koordinasi dengan Jokowi soal Rencana Akuisisi Produsen Beras Asal Kamboja

Mentan Mengaku Koordinasi dengan Jokowi soal Rencana Akuisisi Produsen Beras Asal Kamboja

Nasional
Penyidik KPK Dalami Isi Hp Hasto untuk Cari Informasi Harun Masiku

Penyidik KPK Dalami Isi Hp Hasto untuk Cari Informasi Harun Masiku

Nasional
LPSK: Satu Saksi yang Minta Perlindungan adalah Terpidana Kasus Vina

LPSK: Satu Saksi yang Minta Perlindungan adalah Terpidana Kasus Vina

Nasional
Minta Perlindungan LPSK, Saksi hingga Keluarga Vina Mengaku Dapat Ancaman

Minta Perlindungan LPSK, Saksi hingga Keluarga Vina Mengaku Dapat Ancaman

Nasional
KPU Akan Rekrut KPPS Lagi untuk Gelar 20 Pemilu Ulang

KPU Akan Rekrut KPPS Lagi untuk Gelar 20 Pemilu Ulang

Nasional
Tak Perlu Bawa Koper dan Bantal Saat Armuzna, Jemaah Haji Disarankan Bawa Barang Ini

Tak Perlu Bawa Koper dan Bantal Saat Armuzna, Jemaah Haji Disarankan Bawa Barang Ini

Nasional
Kemenko Polhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Angkanya Turun 0,9 Poin

Kemenko Polhukam Rilis Indeks Demokrasi Indonesia 2023, Angkanya Turun 0,9 Poin

Nasional
Komentari Kasus Polisi Dibakar Istri, Menkominfo Diimbau Tak Asal Ucap

Komentari Kasus Polisi Dibakar Istri, Menkominfo Diimbau Tak Asal Ucap

Nasional
Dewas KPK Pelajari Laporan Kubu Hasto Terkait Penyitaan Hp oleh Penyidik

Dewas KPK Pelajari Laporan Kubu Hasto Terkait Penyitaan Hp oleh Penyidik

Nasional
Moeldoko Mengaku Tak Tahu Isi Pembicaraan Jokowi dan Para Ketum Parpol

Moeldoko Mengaku Tak Tahu Isi Pembicaraan Jokowi dan Para Ketum Parpol

Nasional
KPK Usul Anggota DPR Terpilih Tak Laporkan Harta Jangan Dilantik

KPK Usul Anggota DPR Terpilih Tak Laporkan Harta Jangan Dilantik

Nasional
Sinyal PKB Semakin Kuat Dukung Anies Jadi Cagub Jakarta

Sinyal PKB Semakin Kuat Dukung Anies Jadi Cagub Jakarta

Nasional
Pramono Anung Harap Seskab dan Menteri Selanjutnya Punya Pengalaman di DPR

Pramono Anung Harap Seskab dan Menteri Selanjutnya Punya Pengalaman di DPR

Nasional
10 Orang Terkait Kasus Pembunuhan Vina-Eki Ajukan Perlindungan ke LPSK

10 Orang Terkait Kasus Pembunuhan Vina-Eki Ajukan Perlindungan ke LPSK

Nasional
Sidang Korupsi Tol MBZ, Hakim Tanya Ahli Mengapa Truk Tak Bisa Lintasi Jalan Layang

Sidang Korupsi Tol MBZ, Hakim Tanya Ahli Mengapa Truk Tak Bisa Lintasi Jalan Layang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com