Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Minta Tim Ekonomi Jokowi Bekerja, Tak Usah Sibuk Pencitraan

Kompas.com - 19/12/2014, 15:11 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Hermanto menyesalkan pernyataan Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang menyebutkan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah akibat kebijakan-kebijakan yang tak dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Agus menilai, pernyataan itu tak berdasar dan dilontarkan untuk menutupi ketidakmampuan tim ekonomi pemerintahan Joko Widodo untuk membangkitkan nilai tukar rupiah. (Baca: Rupiah Terpuruk, Menko Perekonomian Sebut Dollar Pulang Kampung)

"Dollar sudah tinggi. Ini lampu kuning bagi pemerintahan Jokowi. Tim ekonomi Jokowi kesulitan, tinggalkan dengan menyalahkan orang lain," kata Agus, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Menurut Agus, selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tak pernah sekali pun menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, ia berharap, Jokowi beserta jajarannya pun bisa melakukan hal yang sama. Agus juga meminta Jokowi memperbaiki kinerja tim ekonominya agar fokus memperbaiki posisi rupiah terhadap dollar AS dan tidak sibuk melakukan pencitraan atau menyalahkan orang lain. (Baca: SBY Merasa Dijadikan "Kambing Hitam" atas Terpuruknya Rupiah)

"Tim ekonominya Pak Jokowi hanya ingin menyalahkan saja. Semua kalau hanya pencitraan, coba bayangkan rupiah sampai segitu. Tim ekonominya memang betul sangat lemah, harus diperkuat, kalau perlu kerja 24 jam," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mengikuti perkembangan situasi di Tanah Air, termasuk soal gejolak ekonomi akibat jatuhnya nilai rupiah belakangan ini. Ia mengaku juga mengamati komentar publik, termasuk jajaran pemerintah terkait masalah ini. Dalam pengamatannya, SBY merasa dijadikan "kambing hitam" atas situasi ekonomi saat ini, terutama oleh pembantu Presiden Joko Widodo.

Terkait tudingan tersebut, SBY meminta kepada orang-orang yang bekerja dalam 10 tahun pemerintahannya untuk bersabar. Ia meminta mereka tidak ikut melontarkan tudingan.

Pada Senin (15/12/2014) lalu, Sofyan menilai, terpuruknya rupiah saat ini tak terlepas dari pengaruh kebijakan pemerintah masa lalu. Sofyan mengatakan, tak banyak yang bisa dilakukan pemerintah saat ini untuk mengembalikan nilai tukar rupiah. Apalagi, pada akhir tahun, biasanya perusahaan-perusahaan menukarkan dollar yang dimiliki untuk membayar utang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com