Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dilarang Rapat di Hotel, KSAD Kumpulkan Anak Buahnya di Kebun Kelapa Sawit

Kompas.com - 05/12/2014, 18:26 WIB

WARINGIN BARAT, KOMPAS.com
 — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, TNI AD sengaja menggelar Apel Komandan Satuan (Dansat) 2014 di perkebunan sawit di Desa Sulung, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat (Kobar), Kalimantan Tengah. Acara ini diikuti para komandan korem (danrem) dan komandan kodim (dandim) se-Indonesia.

Ia mengungkapkan, pilihan tempat di kebun kelapa sawit ini menindaklanjuti kebijakan pemerintah yang melarang pegawai negeri sipil (PNS) menggelar rapat di hotel.

"Jika instansi pemerintah demikian, maka tidak ada alternatif lain, TNI kembali ke tenda-tenda ini," kata Gatot dalam laporannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menghadiri tatap muka dengan para dansat TNI AD, di perkebunan kelapa sawit Arut Selatan, Jumat (5/12/2014).

Dalam kesempatan ini, Presiden didampingi Ibu Negara Iriana Widodo, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Sebelumnya, dalam laporannya, Gatot mengatakan, apel danrem dan dandim ini digelar untuk menindaklanjuti kekhawatiran terhadap pertambahan penduduk yang terus melesat. Ia menyebutkan, pada tahun 1800, jumlah penduduk dunia mencapai 1 miliar jiwa. Angka ini bertambah menjadi dua kali lipat pada tahun 1930 dengan jumlah 2 miliar jiwa. Adapun pada tahun 2011, jumlah penduduk dunia sudah melesat mencapai 7 miliar jiwa.

"Ini sudah melebihi dana dukung dunia sebesar 4 miliar jiwa," kata Gatot.

Ia memperkirakan, pada tahun 2043, jumlah penduduk dunia akan mencapai 12,2 miliar jiwa. Pertambahan penduduk yang sangat pesat, kata Gatot, akan membawa kondisi-kondisi tertentu, seperti persediaan energi dan pangan serta air yang menipis sehingga berpotensi memunculkan konflik.

"Sangat dimungkinkan bahwa bentuk konflik ke depan berlatar belakang energi, pangan, dan air, yaitu ekuator," kata dia.

Oleh karena itu, menurut Gatot, TNI AD menilai, perkembangan ini perlu disikapi untuk mengantisipasi potensi-potensi konflik yang mungkin terjadi karena pertambahan jumlah penduduk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com