Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: 82,7 Persen Responden Nilai Negatif Sikap Golkar Tolak Perppu Pilkada

Kompas.com - 05/12/2014, 16:57 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menunjukan, mayoritas publik menilai negatif sikap Partai Golkar yang menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pemilihan Kepala Daerah. (Baca: Aburizal: Tolak Perppu Pilkada!)

"Penolakan Perppu akan membuat Golkar berhadapan dengan sentimen mayoritas publik yang tidak ingin hak untuk memilihnya dirampas," ujar peneliti LSI Adrian Sopa, dalam konferensi pers di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta Timur, Jumat (5/12/2014).

LSI mengaku melakukan survei kepada 1200 responden pada 3-4 Desember 2014. Survei dilakukan dengan media ponsel, yang disebut quickpoll.

Berikut hasil survei tersebut:

1. Saat responden ditanyakan soal keputusan Partai Golkar yang menolak disahkannya Perppu Pilkada, sejumlah 82,70 persen menyatakan keputusan tersebut salah dan patut disayangkan. Hanya 9,30 persen responden yang menyatakan keputusan tersebut benar. Sedangkan 8,00 persen responden memilih tidak menjawab.

2. Berdasarkan jenis kelamin, 84,90 persen laki-laki menyayangkan keputusan Partai Golkar. Hanya 8,84 persen yang menyetujui. Sementara itu, bagi perempuan, sejumlah 83,00 persen menyatakan tidak setuju dengan sikap Golkar. Hanya 9,65 persen yang setuju dengan penolakan Perppu Pilkada.

3. Berdasarkan wilayah, mayoritas masyarakat di pedesaan dan kota besar juga menilai negatif sikap Partai Golkar yang menolak Perppu. Sejumlah 82,13 persen masyarakat desa menyayangkan sikap Golkar. Hanya 9,17 persen yang menyetujui.

Untuk masyarakat kota, sebanyak 85,47 persen menyayangkan keputusan Golkar. Hanya 8,39 persen yang tidak menyayangkan.

4. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebanyak 80,54 persen responden dengan tingkat pendidikan SMP menilai negatif keputusan Golkar itu. Hanya 9,10 persen yang setuju.

Adapun untuk tingkat pendidikan SMA, sebanyak 83,36 persen responden menilai negatif dan hanya 9,26 persen yang setuju. Kemudian, untuk tingkat pendidikan tinggi, sebanyak 84,81 persen menilai negatif. Hanya 8,67 persen yang setuju Perppu Pilkada ditolak.

5. Berdasarkan tingkat ekonomi, sebanyak 82,49 persen responden dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah kecewa dengan penolakan Perppu. Hanya 8,64 persen yang tidak kecewa.

Untuk tingkat pendapatan menengah, sebanyak 83,32 persen mengaku kecewa dengan sikap Golkar dan hanya 9,63 persen responden mengaku tidak kecewa.

Kemudian, untuk tingkat pendapatan menengah ke atas, sebanyak 84,49 persen responden mengaku kecewa dan hanya 9,52 persen yang setuju dengan sikap Golkar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Survei Litbang "Kompas": Mayoritas Kelas Bawah hingga Atas Puas Atas Kinerja Jokowi di Bidang Ekonomi

Nasional
PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

PDN Kominfo Gangguan, Pakar: Ini Krisis Besar, Punya Skenario Penanggulangan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com