Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Aburizal: Tindakan Anarkis di DPP Golkar Tak Dibenarkan dalam Demokrasi

Kompas.com - 25/11/2014, 21:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie menyesalkan terjadinya bentrok di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (25/11/2014) petang. Menurut Aburizal, kejadian bentrok itu menyalahi sistem demokrasi di Indonesia.

"Saya menyesalkan bahwa dalam jaman demokrasi sekarang ini ada pihak-pihak yang ingin memaksakan kehendak dengan melakukan suatu tindakan kekerasan. Ini tentu tidak dibenarkan di dalam demokrasi saat ini," kata Aburizal di Bakrie Tower, Jakarta, Selasa malam.

Aburizal mengimbau seluruh elemen Partai Golkar yang bertikai untuk menyudahi perpecahan di tubuh partai tersebut. Menurut dia, semestinya konflik diselesaikan dengan perdebatan dan bertukar pikiran, bukan dengan tindak kekerasan. "Saya kira kita perlu lakukan suatu perdebatan, silahturahmi dan bertukar pikiran untuk kemajuan Partai Golkar mendatang," kata Aburizal.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tanjung juga menyayangkan sampai ada tindak kekerasan yang terjadi akibat konflik internal partainya. Apalagi, kata Akbar, sampai ada yang terluka dalam insiden tersebut.

"Saya melihat orang itu kesakitan kena pukul. Saya tanya orang itu siapa. 'Saya security'. Siapa yang pukul kamu? 'Saya tidak tahu'. Tapi, katanya orang yang tidak suka pada Golkar," kata Akbar.

Sebelumnya, terjadi bentrokan di Kantor DPP Partai Golkar sekitar pukul 15.30 dan berlangsung tak sampai lima menit. Kedua kelompok AMPG saling baku hantam di lapangan parkir dan menyebabkan beberapa sepeda motor mengalami kerusakan ringan.

Beberapa lampu sepeda motor pecah dan sejumlah helm juga rusak karena digunakan sebagai alat untuk menyerang lawan. Kelompok pemuda itu berasal dari AMPG yang dipimpin Yorrys Raweyai dan AMPG yang dipimpin Ahmad Dolly Kurnia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com