Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Pansel KPK Berharap Tidak Ada Kekosongan Pimpinan KPK

Kompas.com - 24/11/2014, 15:54 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masa tugas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Busyro Muqoddas akan berakhir pada 10 Desember 2014. Namun, hingga kini DPR belum menetapkan siapa satu dari dua nama calon pengganti Busyro yang sebelumnya telah disampaikan presiden.

"Kami tidak ingin intervensi jadwal kerja komisi, tapi semoga tidak ada kekosongan pimpinan KPK di 10 Desember," kata Ketua Pansel KPK Amir Syamsuddin usai rapat kerja dengan Komisi III di Kompleks Parlemen, Senin (24/11/2014).

Seperti diketahui, dua nama yang diajukan yakni Busyro dan Roby Arya Brata. DPR memiliki kewajiban untuk memilih dan menetapkan salah satu calon yang dianggap terbaik. Setelah itu, nama tersebut disampaikan kepada presiden untuk ditetapkan.

Menurut mantan Menteri Hukum dan HAM itu, Pansel KPK telah bekerja sebaik mungkin untuk menyeleksi nama-nama yang dianggap layak mengisi kursi pimpinan. Dari sekitar 104 nama calon pimpinan KPK yang mendaftar pada saat masa pendaftaran, ada enam nama yang terseleksi dan dianggap layak. Selain dua nama yang akhirnya lolos, empat nama itu adalah I Wayan Sudirta, Ahmad Taufik, Subagio dan Jamin Ginting.

"Pansel telah melaksanakan tugas sesuai jadwal yang ditentukan. Sehingga pada 13 Oktober kemarin, nama sudah diserahkan ke presiden dan telah dilanjutkan kemari (DPR)," kata Amir.

Amir menambahkan, jika memang semua pihak bekerja sesuai mekanisme di dalam UU 30 Tahun 2002 tentang KPK, seharusnya pengganti Busyro dapat terpilih sebelum masa jabatannya berakhir. Meski begitu, ia menegaskan, dirinya tidak ingin memberikan intervensi kepada DPR untuk memutuskan salah satu dari dua nama yang tekah diberikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Putusan MA Dianggap Semakin Menggerus Rasa Keadilan Masyarakat

Nasional
Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Prabowo Serukan Investigasi Komprehensif Atas Peristiwa yang Terjadi di Rafah

Nasional
[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

[POPULER NASIONAL] PDI-P Tahu Arah Pernyataan Wapres | Saudi Deportasi 22 WNI Palsukan Visa Haji

Nasional
Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com