Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Bebaskan Visa untuk Wisatawan Tiongkok dan Jepang Mulai Desember

Kompas.com - 19/11/2014, 18:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com- Pembebasan visa ke Indonesia untuk Tiongkok dan Jepang ditargetkan segera berlaku mulai Desember 2014, kata Menteri Pariwisata Arief Yahya.

"Dari lima negara yang akan dibebaskan visanya, yang akan dieksekusi paling cepat dua yakni Tiongkok dan Jepang," kata Arief Yahya di Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Selain Tiongkok dan Jepang, tiga negara yang akan diperlakukan serupa yakni Korea Selatan, Rusia, dan Australia.

Menpar memastikan seluruh instansi terkait termasuk Menkumham dan Menlu hadir untuk menyepakati pembebasan visa lima negara itu.

"Tiongkok dan Jepang itu selama ini pasar yang besar pariwisata kita," katanya.

Sebagai upaya percepatan pemberlakuan kebijakan itu, pihaknya akan meningkatkan pelayanan berupa Visa on Arrival (VOA) bagi turis dari lima negara itu segera setelah pembebasan visa berlaku.

Ia menambahkan negara-negara itu telah memberikan respon yang positif terhadap rencana pembebasan visa ke Indonesia.

"Soal dampak kunjungan wisatawan, tidak akan serta merta karena saya yakin akan ada periode tunggu setidaknya selama enam bulan sejak ini diberlakukan. Tapi kami sudah sounding dan tanggapan mereka positif," katanya.

Sebelumnya pemerintah sepakat memberikan akses bebas visa kepada sejumlah negara untuk mendongkrak kunjungan wisatawan asing ke Indonesia.

Dengan pembebasan visa ini diharapkan ada tambahan masuk 500.000 wisatawan mancanegara ke Indonesia setiap tahun.

Pemerintah memang menyadari di satu sisi, dengan kebijakan bebas visa masuk ini penerimaan negara dari pungutan visa sebesar 25 dolar AS per wisatawan hilang.

Namun potensi penerimaan devisa dari kedatangan para wisatawan ini diperkirakan akan jauh lebih besar daripada potensi pendapatan visa tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com