Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Akan Tertibkan Effendi Simbolon yang Tolak Kenaikan Harga BBM

Kompas.com - 19/11/2014, 18:05 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Energi DPP PDI Perjuangan Bambang Wuryanto mengatakan, partainya akan memberikan peringatan kepada kader yang menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Peringatan bisa diberikan secara bertahap dan bisa berujung hingga sanksi pemecatan.

Bambang menegaskan, PDI-P telah menetapkan akan mendukung seluruh kebijakan pemerintahan Joko Widodo. Keputusan itu wajib diikuti oleh semua kader, khususnya anggota Fraksi PDI-P yang duduk di parlemen dan menjadi alat perjuangan partai.

"Partai akan menertibkan (kader yang menolak kenaikan harga BBM). Bentuk penertiban ada dua, cara kekeluargaan dan mekanisme organisasi partai," kata Bambang, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Cara kekeluargaan, kata Bambang, dilakukan dengan memberikan penjelasan kepada kader yang bersikap di luar ketentuan partai. Langkah ini bisa dilakukan oleh kader senior, Sekretaris Jenderal DPP PDI-P, atau langsung dijelaskan oleh Ketua Umum DPP PDI-P.

"Mungkin ada informasi yang keliru, makanya dijelaskan. Cara organisasi partai kita beri surat peringatan, kalau masih ngeyel, bisa dilepaskan jabatan di partai, kemudian sampai yang paling berat pemecatan dan pencabutan kartu anggota," ujarnya.

Menanggapi vokalnya anggota Fraksi PDI-P Effendi SImbolon yang menolak kenaikan harga BBM, Bambang menilai, apa yang dilakukan Effendi karena dia ingin konsisten dengan penolakan pada masa pemerintahan Susilo bambang Yudhoyono. 

"Saya kira Pak Effendi tentu ingin konsisten menolak kenaikan (harga) BBM. Tapi dulu yang kita tolak argumentasi pemerintahnya, bukan (harga) BBM-nya yang naik," kata Bambang.

Hingga saat ini, Effendi belum memanggil atau pun meminta penjelasan Effendi atas pilihan sikapnya itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Idrus Marham Bantah Koalisi Prabowo Ingin Jegal Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Jokowi Ungkap Kementan Akan Penuhi Kebutuhan Pompa untuk 7.600 Hektare Sawah di Kotawaringin Timur

Nasional
Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Menko Polhukam Sebut TNI-Polri dan BIN Harus Sakti Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com