Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Dinilai Terburu-buru Naikkan Harga BBM

Kompas.com - 18/11/2014, 11:50 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com
- Peneliti Indonesian Public Institute Karyono Wibowo menilai, pemerintah terlalu terburu-buru dalam menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Ia menganggap kenaikan tersebut tanpa kajian yang mendalam dan komprehensif terlebih dahulu.

"Sejak awal sudah banyak yang mengingatkan agar kenaikan harga BBM ditunda. Perlu ada kajian yang mendalam dan komprehensif agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih luas baik secara sosial, ekonomi dan politik," kata Karyono Wibowo dihubungi di Jakarta, Selasa (18/11/2014), seperti dikutip Antara.

Karyono mengatakan, kebijakan menaikkan harga BBM saat ini kurang tepat karena harga minyak mentah dunia sedang turun dan sistem penanggulangan dampak kenaikan harga BBM belum disiapkan secara sistematis.

Menurut Karyono, pengendalian terhadap gejolak ekonomi dan sosial sebelum kenaikan harga BBM, misalnya pengendalian inflasi, juga masih lemah. Harga kebutuhan pokok yang melambung terlebih dahulu sebelum kenaikan harga BBM, belum bisa diatasi.

"Belum lagi masalah mafia migas serta penimbunan BBM dan bahan-bahan kebutuhan pokok masih terjadi di mana-mana," tutur Ketua Tim Kajian Lingkar Studi Trisakti itu.

Pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2.000 per liter sehingga harga premium yang semula Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 dan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Presiden Joko Widodo mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut merupakan pilihan yang harus diambil pemerintah untuk mengalihkan subsidi dari sektor konsumtif menjadi produktif, di antaranya untuk sektor infrastruktur dan pendidikan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com