Ibas: Minyak Dunia Turun, Harga BBM Harusnya Juga Turun

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Fraksi Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono heran dengan langkah Presiden Joko Widodo, yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, saat ini, harga minyak dunia justru sedang mengalami penurunan.

Ibas menjelaskan, dengan subsidi yang ada saat ini, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 yang disusun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono mematok harga minyak dunia di atas 100 dollar AS per barrel. Namun, saat ini, harga minyak dunia justru turun ke angka 80 dollar AS per barrel.

"Jadi, jika asumsi kita harga minyak dunia di atas 100 dollar AS per barrel, pemerintah harusnya bisa menurunkan (harga BBM)," kata Ibas di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (17/11/2014).

Terlebih lagi, lanjut Ibas, masyarakat saat ini juga sudah dipusingkan dengan kenaikan tarif dasar listrik dan gas elpiji. Penderitaan rakyat miskin, kata dia, akan semakin berlipat dengan kenaikan harga BBM ini.

"Kalau mau dinaikkan, harusnya diperhatikan, jangan tahun ini," sesal Sekjen Partai Demokrat ini.

Saat ini, Ibas hanya berharap masyarakat miskin bisa mendapat kompensasi yang setimpal dari dampak kenaikan BBM ini. Dengan begitu, putra SBY ini berharap, dampak kenaikan BBM tidak benar-benar dirasakan oleh rakyat.

"Pemerintah harus jelaskan alasannya, apa bentuk kontribusinya bilamana dinaikkan, apakah bentuk bantuan sementara, atau langsung, atau bagaimana," ujar Ibas.

Kenaikan BBM akan dimulai pada Selasa (18/11/2014) pukul 00.00 WIB. BBM jenis premium naik dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500, sementara BBM jenis solar naik dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Adapun Jokowi sudah menyebutkan kompensasi untuk kenaikan BBM, yakni perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar. (Baca: Ini "Kompensasi" Kenaikan Harga BBM Menurut Jokowi)

Jokowi menaikkan harga BBM karena membutuhkan anggaran untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM. (Baca: Jokowi Naikkan Harga BBM karena Anggaran Infrastruktur dan Kesehatan Minim)