Rapat Bareng SBY, Demokrat Putuskan Tolak Rencana Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menyatakan rencana Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak tepat jika dilakukan pada 2014. Alasannya, banyak keterbatasan dalam menggulirkan kebijakan tersebut.

Anggota Fraksi Partai Demokrat Khatibul Umam Wiranu menjelaskan, sikap Partai Demokrat itu diambil dalam rapat internal Partai Demokrat yang digelar di kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono, di Cikeas, Bogor, Rabu (12/11/2014) malam.

Rapat tersebut dihadiri seluruh anggota Fraksi Demokrat, dan sejumlah pengurus DPP Partai Demokrat.

"Waktu menaikkan harga BBM di 2014 yang tersisa waktu satu bulan, pertanyaanya, tepat enggak kalau naik sekarang? Kita bilang waktunya kurang tepat karena harga minyak dunia juga sedang turun," kata Khatibul, saat dihubungi, Kamis (13/11/2014).

Ketua DPP Partai Demokrat itu melanjutkan, dana yang tersedia di APBN Perubahan 2014 yang dapat digunakan sebagai kompensasi saat harga BBM dinaikkan hanya sekitar Rp 5 triliun. Dana sebesar itu, kata Khatibul, tak akan cukup untuk membiayai kompensasi kenaikkan harga BBM.

"Cukup enggak Rp 5 triliun? Kompensasinya kan dalam bentuk kartu pintar dan kartu sehat, untuk nyetak kartu saja sudah habis berasa miliar rupiah," ujarnya.

Menurut Khatibul, Demokrat akan lebih menerima jika kenaikkan harga BBM dilakukan di tahun 2015. Pasalnya, anggaran di tahun 2015 lebih memadai dan dari segi waktu juga lebih longgar.

Selain soal BBM, SBY juga memberikan arahan pada seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat. Dalam pesannya, SBY meminta anggota Fraksi Partai Demokrat bekerja secara objektif dalam mengawal seluruh kebijakan pemerintah.

"Kalau program pemerintah baik, kita dukung, kalau keliru kita perbaiki. Jadi Demokrat tidak ingin bersikap asal beda dengan pemerintah, kita ingin objektif," pungkas Khatibul.

Pemerintah berencana menaikkan harga BBM sebelum Januari 2015. Adapun Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut harga BBM bersubsidi harus naik bulan November ini. (baca: Jusuf Kalla: Pokoknya Harga BBM Bersubsidi Naik Bulan Ini)

Jokowi berkali-kali menyebut anggaran untuk subsidi BBM terlalu besar dan membebankan anggaran. Anggaran harus dialihkan untuk menyokong sektor produktif dibandingkan untuk hal-hal yang konsumtif. (baca: Jokowi: Subsidi BBM Rp 714 Triliun, Sangat Boros!)