Jokowi Tak Perlu Malu Akui "Kartu Sakti" Lanjutan Program SBY

"Ini hal yang sangat positif bila Jokowi ternyata mau melanjutkan program SBY dan Jokowi tidak perlu malu mengakuinya karena program ini memang bagus untuk rakyat," kata Hendri kepada Kompas.com, Minggu (9/11/2014).

Hendri menjelaskan, Jokowi terkesan mewacanakan bahwa program ini adalah sesuatu yang baru. Hal ini, kata dia, akan menyulitkan pemerintah. Menurut dia, dari pernyataan sejumlah menteri, program kartu sakti Jokowi tak terlepas dari program pemerintahan sebelumnya.

"Kalau mengacu pada pernyataan beberapa menterinya, ini memang kelanjutan program SBY. Waktu peluncurannya pun mirip saat SBY meluncurkan program ini, jelang pengurangan subsidi BBM diluncurkan," ujar Hendri.

Dia mencontohkan, peluncuran kartu-kartu ini menimbulkan polemik karena Jokowi tak berkonsultasi dengan DPR terlebih dulu. Menurut Hendri, jika program ini memang kelanjutan dari program SBY, maka tak perlu konsultasi dengan DPR.

"Bila melanjutkan program SBY, mestinya program ini ada di ranah yang aman-aman sajalah," ujar Hendri.

Hal lainnya, lanjut dia, Jokowi juga tidak perlu pusing dengan masalah anggaran untuk ketiga program tersebut. Jika meneruskan program lama, maka anggaran dapat diambil secara legal dari APBN yang sudah dianggarkan. Dengan demikian, menurut dia, tidak perlu ada pertanyaan dan perdebatan dari berbagai pihak mengenai dari mana dana untuk membiayai program kartu sakti itu berasal.

"Harusnya sejak awal terbuka saja sehingga tidak banyak perdebatan seperti saat ini," ujar Hendri.

"Banyak hal terkait komunikasi politik yang harus dibenahi Jokowi, termasuk pemilihan satu pesan kunci untuk meminimalisasi kebingungan publik," kata Hendri.

Sebelumnya, sumber dana pengadaan tiga kartu yang diluncurkan Jokowi dipertanyakan Dewan. Pemerintah menyebut dana pengadaan berasal dari CSR badan usaha milik negara (BUMN).