Jusuf Kalla Anggap Wajar Internal PDI-P Beda Pendapat soal Kenaikan BBM

"Kan di kabinet ada Puan, ada siapa lagi yang juga selalu rapat. Pada prinsipnya dukung. Tentunya dalam alam demokrasi berhak memberikan pandangan walaupun bertentangan dengan kebijakan partai," kata JK, di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis (6/11/2014).

Ia berpendapat, adanya penolakan dari politikus PDI-P mengenai rencana kenaikan harga BBM bersubsidi bukan berarti dukungan PDI-P terpecah.

"Saya kira tidak pecah. Bahwa ada pandangan bersifat pribadi di negara demokrasi biasa-biasa saja," kata dia. 

JK juga menganggap penolakan sebagian kalangan atas rencana kenaikan harga BBM bersubsidi merupakan tantangan bagi pemerintahan yang baru. Setiap perubahan, menurut dia, pasti mengundang pro dan kontra.

Politisi PDI-P tolak kenaikan BBM

Sebelumnya, dua anggota Fraksi PDI-P di DPR, yaitu Effendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka, menolak rencana kenaikan harga BBM. Mereka meminta pemerintah mencari alternatif lain. Rieke menganggap alasan mengalihkan subsidi BBM ke sektor produktif dan demi menyelamatkan kas negara adalah alasan klasik yang harus disikapi secara kritis.

Sementara, Effendi menyebut Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil tidak menganut ideologi Trisakti.

Fraksi PDI-P sendiri belum membahas soal rencana kenaikan harga BBM. Sikap Fraksi PDI-P akan diputuskan setelah mendapat instruksi dari DPP PDI-P. Pemerintah akan mengalihkan subsidi BBM ke program pembangunan yang lebih produktif. Melalui pengalihan itu, pemerintah berambisi atau memiliki target mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang. Presiden Joko Widodo sebelumnya memaparkan, postur anggaran 2015 mencapai Rp 2.019 triliun dengan anggaran untuk subsidi BBM mencapai Rp 330 triliun.

Porsi anggaran subsidi BBM yang besar dan alokasi pembayaran utang yang mencapai Rp 400 triliun sangat memberatkan anggaran negara dan membuat posisi ruang fiskal anggaran menjadi sempit. Jokowi juga memberikan perbandingan anggaran negara dalam lima tahun terakhir, yaitu anggaran subsidi BBM mencapai Rp 714 triliun, anggaran kesehatan Rp 202 triliun, dan anggaran pembangunan infrastruktur Rp 577 triliun.

Dari anggaran subsidi BBM itu, sekitar 71 persen dinikmati masyarakat menengah ke atas. Menurut Jokowi, pengalihan subsidi BBM ke usaha produktif menjadi keniscayaan, apalagi pemerintah mematok target untuk mencapai swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang.