Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kubu KMP Nilai KIH Kecewa dengan Jokowi

Kompas.com - 01/11/2014, 13:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq menilai bahwa manuver fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) di DPR tidak semata karena kekecewaan atas fraksi kubu Koalisi Merah Putih yang menguasai DPR. Ia menuding manuver tersebut sebagai bentuk kekecewaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Memang ada kekecewaan karena mereka tak mendapat kursi pimpinan di DPR. Yang kedua, mungkin ada unsur kekecewaan karena tidak diakomodasi dalam pembentukan kabinet," ujar Mahfudz dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/11/2014).

"Itu pasti ada hubungannya. Ini kan seperti orang yang sedang ingin menaikkan posisi tawar, baik dengan (kekuatan politik lain di) DPR RI, maupun dengan pemerintah saat ini," lanjut Mahfudz.

Kecurigaan Mahfudz tersebut muncul lantaran pimpinan partai politik KMP telah menggelar rangkaian komunikasi dengan Jokowi, mulai dari Ketua Umum Partai Aburizal Bakrie hingga Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Komunikasi itu berjalan lancar. KMP sepakat mendukung pemerintah tanpa menghilangkan aspek kritik membangun. (Baca: Aburizal Pastikan KMP Beri Solusi Saat Kritik Pemerintahan Jokowi)

"Akan tetapi, begitu hasilnya dibawa lagi ke tataran di bawah, kenapa kok jadi terpental lagi. Ini yang membuat kami bingung. Maunya apa? Enggak jelas juga mereka," ujar Ketua Komisi I DPR itu.

Mahfudz berkesimpulan, ada persoalan yang belum tuntas di tataran kader partai politik yang tergabung dalam KIH. Semua pemilihan pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR, lanjut Mahfudz, sudah sesuai dengan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), serta Tata Tertib DPR.

Fraksi PDI-P, PKB, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Fraksi PPP sudah diberi ruang mengajukan nama calon pimpinan komisi dan alat kelengkapan DPR lain, tetapi tidak pernah mengajukan. Mahfudz lalu meminta KIH realistis dengan kondisi yang ada.

Sebelumnya, fraksi kubu KIH membentuk struktur pimpinan DPR RI tandingan. Mereka tidak mengakui kepemimpinan Setya Novanto sebagai Ketua DPR dan empat wakilnya, yakni Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto, dan Taufik Kurniawan.

Pimpinan DPR RI versi KIH terdiri dari Ketua DPR RI Ida Fauziah (PKB), serta empat Wakil Ketua DPR RI, yakni Effendi Simbolon (PDI-P), Iskandar Prasetyo (Partai Hanura), Syaifullah Tamliha (PPP), Supriadin (Nasdem). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Nasional
Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Nasional
Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Nasional
PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com