Amien Rais: Kursi Terguling di DPR Itu Perkara Kecil

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Majelis Pertimbangan Partai Amanat Nasional Amien Rais menilai, peristiwa anggota Dewan menjungkirbalikkan meja atau kursi saat sidang paripurna di Dewan Perwakilan Rakyat merupakan hal biasa. Ia menyebut peristiwa itu merupakan masalah kecil. Menurut Amien, peristiwa semacam itu sudah terjadi sejak ia masih duduk sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat.

"Dulu juga saya pas MPR ada banyak yang main demikian. Saya rasa mereka sudah lama enggak olahraga, makanya dorong-dorongan," ujar dia, di Jakarta, Rabu (29/10/2014) malam, dalam jumpa pers seusai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Hadir dalam jumpa pers tersebut Jusuf Kalla, Wakil Ketua DPP PAN Drajad Wibowo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi.

Kendati demikian, menurut Amien, perilaku anggota parlemen Indonesia masih lebih baik jika dibandingkan dengan negara lain. Namun, Amien tidak merincinya lebih jauh dengan memberikan contoh perilaku parlemen di negara lain.

Dalam rapat paripurna, Selasa (28/10/2014), Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar menjungkirbalikkan meja karena meradang ketika Wakil Ketua DPR Agus Hermanto dari Demokrat, selaku pemimpin rapat, tidak menggubris penjelasan darinya. Karena ricuh, rapat paripurna pun langsung ditutup.

Rapat paripurna itu membahas penetapan alat kelengkapan Dewan. Kekisruhan berawal saat pimpinan rapat mengakui keabsahan daftar nama anggota Fraksi PPP yang disampaikan anggota Fraksi PPP, Epyardi Asda.

Sementara itu, Hasrul menilai bahwa daftar nama itu tidak sah karena bukan dikeluarkan oleh DPP PPP hasil Muktamar PPP di Surabaya yang menetapkan Romy sebagai ketua umum baru menggantikan Suryadharma Ali.

Sebaliknya, Epyardi Asda yang memasukkan daftar nama itu ke pimpinan DPR justru menganggap status Hasrul tidak sah. Hasrul juga menegaskan, 34 dari 39 anggota Fraksi PPP mendukungnya. Dia juga sempat meminta waktu untuk menjelaskan adanya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan DPP PPP.

Namun, Agus Hermanto kembali tidak mengabulkan permohonan itu. Hasrul pun kemudian langsung maju dan naik ke podium meja pimpinan DPR. Dia memperlihatkan surat dari Kemenkumham itu kepada Agus Hermanto dan Fahri Hamzah, tetapi tidak digubris.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.