"Jokowi, Memasukkan Orang Bermasalah ke Kabinet Akan Rusak Kepercayaan Publik!"

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta menjadikan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai pedoman untuk memilih para menteri di kabinetnya.

Koordinator Indonesia Corruption Watch Ade Irawan mengatakan, Jokowi tidak boleh berkompromi dengan calon yang diberi label "merah dan kuning" oleh KPK karena dianggap bermasalah.

"Tanda warna dari KPK harus dimaknai tidak hanya untuk segelintir orang, tetapi juga berdampak secara keseluruhan jajaran atau kabinet pemerintahan Jokowi-JK," ujar Ade dalam siaran pers, Kamis (23/10/2014).

Ade menilai, Jokowi sebaiknya mencoret calon menteri yang termasuk kategori "merah dan kuning" itu dan menggantinya dengan figur yang tidak tersangkut masalah serius, terutama korupsi. Menurut Ade, nama-nama baru juga perlu melewati tahap penelusuran oleh KPK dan PPATK.

"Nama baru calon menteri atau pejabat setingkat menteri pengganti tersebut juga harus melalui seleksi yang sama seperti sebelumnya serta membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan," kata Ade.

Apabila nama-nama calon menteri yang dianggap bermasalah masih dipertahankan Jokowi, Ade menilai kabinet lima tahun ke depan akan berbahaya. Segelintir nama yang bermasalah akan menjadi beban pemerintah karena berpengaruh buruk kepada keseluruhan kabinet dan pemerintahan Jokowi-JK.

"Karena sewaktu-waktu menterinya bisa diperiksa oleh penegak hukum seperti KPK maupun ditetapkan sebagai tersangka korupsi," ujarnya.

Ade menambahkan, Jokowi masih memiliki waktu kurang dari dua minggu untuk menentukan figur terbaik. Ibarat pepatah, kata Ade, jangan sampai akibat nila setitik, rusak susu sebelanga.

"Mempertahankan segelintir figur bermasalah masuk dalam kabinet akan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah maupun kabinet selama satu periode. Ibarat pepatah 'nila setitik rusak susu sebelanga'," kata Ade.

Sebelumnya, Jokowi mengaku ada delapan nama yang tak boleh dipilih sebagai menteri berdasarkan rekomendasi KPK dan PPATK. Namun, Jokowi tak mau mengungkap siapa saja mereka.

Presiden secara khusus meminta media untuk tidak menebak-nebak kedelapan calon menteri yang tidak bisa diangkat itu. (Baca: Jokowi: Ada 8 Orang yang Tidak Layak Jadi Menteri)

Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad meminta Jokowi tidak memilih calon menteri yang diberi tanda warna merah atau kuning sebagai anggota kabinet. Apabila tetap dipaksakan memilih mereka yang telah ditandai warna merah dan kuning, KPK menilai kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi kurang bersih.