Resmi Ditutup, Ini Hasil Muktamar VIII PPP di Surabaya

Pertama, PPP secara tegas menyatakan diri berada dan mendukung penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dukungan itu dinilai sejalan dengan prinsip PPP, yaitu amar ma'ruf nahi munkar.

"Kedua, PPP mengajak semua elemen bangsa, terutama konstituen dan kader PPP, untuk segera mengakhiri segala macam perbedaan akibat Pemilihan Umum Presiden 2014, lalu secara bersama-sama menatap ke depan guna membangun bangsa dan negara," kata Ketua Panitia Muktamar VIII PPP Surabaya Usman Doni Tokang.

Ketiga, Usman menyebutkan, PPP mendukung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, sehingga pemilihan umum kepala daerah dapat dilakukan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta bebas dari politik uang.

Keempat, PPP mendorong pemerintah untuk segera melaksanakan reformasi agraria, mengalihkan pengelolaan hutan kepada rakyat, dan meningkatkan pelayanan administrasi terkait pertahanan sebagai pintu masuk untuk menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan ekonomi.

"Kelima, PPP mendorong pemerintah untuk membuat program yang dapat menyelesaikan persoalan dasar masyarakat, terkait kesehatan, pendidikan, perumahan, dan infrastruktur," ujarnya.

Untuk yang keenam, ia menambahkan, PPP mendorong pemerintah untuk meningkatkan perhatiannya kepada madrasah dan pondok pesantren. Perhatian juga diberikan terhadap lembaga pendidikan lain di Indonesia.

"Ketujuh, PPP mengusulkan kepada pemerintah agar menjadikan tanggal 9 November sebagai Hari Santri yang merujuk pada tanggal Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy'ari yang menjadi pemicu pertahanan semesta arek-arek Surabaya untuk menghalau penjajahan dan imperialisme. Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh KH Hasyim Asy'ari merupakan satu rangkaian dengan Hari Pahlawan 10 November," kata dia.