Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Minta Hasil Kerja Pansel KPK Tak Dicurigai

Kompas.com - 16/10/2014, 13:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan dirinya tidak akan mengubah hasil dari Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diterimanya. SBY berharap agar Dewan Perwakilan Rakyat yang akan melakukan seleksi selanjutnya tidak melakukan politisasi dari dua nama calon pimpinan KPK itu.

"Dua nama ini tidak akan saya ganggu apa pun, tidak akan saya ubah karena saya memercayai obyektivitas panitia seleksi sehingga akan saya teruskan ke DPR. Saya berharap proses di DPR bisa berorientasi pada apa yang menjadi hasil dari seleksi ini," ujar SBY saat menerima kehadiran panitia seleksi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (16/10/2014)

SBY mengaku bahwa hasil seleksi Pansel sangat obyektif karena dia melihat panitia seleksi yang bekerja adalah para profesional. SBY juga membantah adanya intervensi kekuasaan dalam seleksi ini.

Dia berpendapat, pemilihan posisi penegak hukum, utamanya KPK, tidak menjadi proses politik. (Baca: Robby dan Busyro, Nama Calon Pimpinan KPK yang Diserahkan kepada Presiden)

"Ini penting karena sekali lagi, kalau sudah bicara KPK, seleksi calon-calon pimpinan KPK, itu mudah sekali muncul kecurigaan jangan-jangan kekuasaan ikut mencampuri proses seleksi," kata dia.

Pansel KPK mulanya menerima 104 orang pendaftar. Namun, jumlah itu terus berkurang setelah dijalankan empat tahap seleksi, yakni seleksi administrasi, seleksi makalah, provide assesment, dan wawancara.

Untuk mengetahui kualitas kepemimpinan, integritas, kompetensi, dan independensi calon pimpinan LPK, Pansel KPK melakukan penggalian informasi, mulai dari opini masyarakat, penilaian kondisi keluarga, hubungan masyarakat, pencapaian karier, hingga aktivitas organisasi.

Penelusuran mendalam juga dilakukan atas jejak rekam calon, baik melalui penelusuran harta maupun sejarah pembayaran pajak, serta utang piutang. Pansel juga telah melakukan penelusuran kepribadian oleh tim ahli dalam rangka melihat sikap kepemimpinan, kompetensi, dan independensi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
SYL Boyong Istri sampai Cucu saat Dinas Luar Negeri sambil Umrah

SYL Boyong Istri sampai Cucu saat Dinas Luar Negeri sambil Umrah

Nasional
Polri Diminta Jelaskan Motif Anggotanya Buntuti Jampidsus Kejagung

Polri Diminta Jelaskan Motif Anggotanya Buntuti Jampidsus Kejagung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com