PKS: Tak Ada Hal Genting, Perppu Pilkada Berpotensi Ditolak DPR

Kompas.com - 29/09/2014, 16:45 WIB

Sabrina Asril

Penulis

Lihat Foto

Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi (dua kanan) memberikan tanggapan pemerintah terkait RUU Pilkada kepada pimpinan sidang Paripurna DPR, Priyo Budi Santoso (kiri), disaksikan Taufik Kurniawan (kanan), dan Pramono Anung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2014). Mekanisme voting menghasilkan pilkada dikembalikan lewat DPRD. Hasil menunjukkan sebanyak 226 anggota dewan memilih pilkada lewat pilihan DPRD, dan 135 orang memilih pilkada langsung, dari total yang mengikuti voting sebanyak 361 orang. TRIBUNNEWS/HERUDIN(HERUDIN)

JAKARTA, KOMPAS.com —Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menilai, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak perlu menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait pemilihan kepala daerah. Pasalnya, perppu itu terancam akan ditolak Dewan Perwakilan Rakyat karena tidak ada aspek kegentingan yang memaksa sebagai salah satu syarat disahkannya sebuah undang-undang.

"Perppu itu dikeluarkan untuk hal genting dan mendesak. Sekarang tidak ada kan?" ujar Hidayat di Kompleks Parlemen, Senin (29/9/2014).

Dia menuturkan, keputusan rapat paripurna DPR yang menetapkan pilkada harus melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga sama demokratisnya. Usulan itu pun didukung sejumlah organisasi masyarakat. Oleh karena itu, Hidayat menilai tidak ada hal yang mendesak sehingga Presiden SBY harus menerbitkan perppu.

Lagi pula, sebut Hidayat, apabila keluar, perppu itu tetap harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. "Kalau dibawa ke DPR dalam sidang paripurna terdekat, akan lakukan penilaian. Ini kan tidak ada yang genting, orang biasa-biasa saja. Dengan demikian, perppu tidak akan diterima di DPR," ucap Hidayat.

Sebelumnya, Presiden SBY selaku Ketua Umum Partai Demokrat berencana menggugat UU Pilkada yang baru disahkan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, langkah itu dinilai tidak tepat karena Partai Demokrat tidak memiliki legal standing yang kuat. Oleh karena itu, beberapa pihak menyarankan agar SBY mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu). Wacana ini pun didukung politisi PDI-P, Eva Kusuma Sundari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.