Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Albert Hasibuan: Wantimpres Harus Dipertahankan Jokowi

Kompas.com - 19/09/2014, 15:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com —Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Albert Hasibuan, menilai, keberadaan Wantimpres harus dipertahankan dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut dia, usulan atau saran dari Wantimpres akan membuat kebijakan yang dikeluarkan pemerintah lebih sempurna.

"Wantimpres itu ada di dalam konstitusi. Jadi, mau nggak mau, kalau kita mendasari konstitusi, harus ada," ujar Albert di kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (19/9/2014).

Dia menjelaskan, Wantimpres selama ini memberikan nasihat dan pertimbangan langsung kepada presiden. Dampak Wantimpres, sebut Albert, memang tak bisa dihitung secara pasti. Terlebih lagi, Wantimpres hanya bisa memberikan rekomendasi. Pelaksanaan tetap bergantung pada presiden.

"Tapi, tentu nasihat itu membuat kebijakan itu menjadi sempurna dan tugasnya memberikan nasihat dan pertimbangan. Salah satunya seperti reformasi hukum," ucap dia.

Apabila keberadaan Wantimpres dipertahankan, Albert menyarankan agar orang yang dipilih Jokowi untuk menduduki posisi di Wantimpres lepas dari segala atribut yang melekat seperti partai politik hingga pengusaha.

Jokowi berniat merampingkan kabinetnya. Salah satu langkah yang ingin diambil ialah melebur Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4).

Jokowi-JK juga akan merampingkan lembaga non-kementerian lain yang cukup banyak dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com