Kompas.com - 12/09/2014, 16:08 WIB
Polisi berjaga di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, saat terjadi unjuk rasa pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menjelang sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/8/2014). Prabowo-Hatta menuntut agar MK membatalkan SK KPU yang menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KRISTIANTO PURNOMOPolisi berjaga di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, saat terjadi unjuk rasa pendukung pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menjelang sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/8/2014). Prabowo-Hatta menuntut agar MK membatalkan SK KPU yang menetapkan pasangan nomor urut 2 Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
EditorLaksono Hari Wiwoho


Oleh: Hermawan Sulistyo

KOMPAS.com - Pergantian rezim politik ditandai dengan perubahan arsitektur pemerintahan, plus SDM yang mengawaki arsitektur baru. Biasanya hiruk-pikuk politik memang seputar SDM di dalam arsitektur baru itu. Karena itu, transisi jelang mesin pemerintahan Jokowi-JK berjalan lebih banyak dipenuhi berita mengenai kabinet baru.

Wacana publik tampaknya kurang diisi oleh dua domain pemerintahan yang nonkabinet, yaitu menyangkut sektor pertahanan dan keamanan. Untuk sektor pertahanan, agaknya TNI tidak akan banyak berubah. Usul lama mengenai transformasi Panglima TNI menjadi Kepala Staf Gabungan hanya menjadi wacana jangka panjang.

Lain halnya dengan Polri. Jika sektor pertahanan memiliki analis (”pengamat militer”) yang jumlahnya belasan sehingga memadai sebagai counterparts TNI, Polri sangat kekurangan analis seperti itu. Akibatnya, rezim baru gamang melakukan perubahan karena tak punya basic knowledge tentang domain kepolisian.

Misalnya, kurangnya pengetahuan publik mengenai status Polri sebagai institusi sipil, dan polisi adalah pegawai negeri sipil dengan status khusus. Akibatnya, publik masih selalu membuat perbandingan Polri dengan TNI. Padahal, dengan status sipil ini, perspektif perbandingan dengan militer dalam manajemen pemerintahan sudah tidak relevan lagi. Polisi sendiri masih gamang dengan status yang baru disandang selama satu setengah dekade terakhir ini.

Contohnya, apakah dalam urusan SDM polisi masih mengacu pada UU No 2/2002 tentang Polri atau UU No 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Jika mengacu pada UU Polri, usia pensiun 58 tahun. Namun, jika mengacu pada Aparatur Sipil Negara, pensiun pada umur 60. Kapolri Jenderal Pol Sutarman agaknya tidak mau berpolemik karena takut dikira ingin memperpanjang masa dinasnya. Namun, kegamangan ini tidak boleh dibiarkan berlarut.

Isu kedua menyangkut kedudukan Polri dalam tata pemerintahan. Banyak proposal supaya Polri tidak lagi berada langsung di bawah Presiden seperti sekarang. Yang luput dari kritik terhadap kedudukan Polri di bawah Presiden adalah filosofi dari tugas dan fungsi polisi. Secara konstitusional ataupun hasil konsensus politik, Polri menyandang tugas dan fungsi sebagai ”penegak hukum” sekaligus ”pelayan masyarakat”.

Fungsi pertama menempatkan Polri sebagai instrumen negara di bawah cabang kekuasaan yudikatif dalam tata negara demokratis. Adapun fungsi kedua meniscayakan Polri sebagai instrumen pelayanan publik di bawah cabang kekuasaan eksekutif. Jadi, pada yang pertama Polri menginduk ke Presiden sebagai kepala negara, sedangkan pada yang kedua Polri menginduk pada Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Isu-isu ikutan dari kurangnya pengetahuan publik mengenai status dan kedudukan Polri membuat penataan arsitektur kepolisian seperti memasuki labirin. Secara kebetulan, dalam minggu-minggu terakhir Agustus dan awal September, Polri melakukan mutasi sejumlah pos strategis, termasuk 16 perwira tinggi yang bergeser posisi.

Mutasi itu seolah menjawab tantangan dan kegamangan rezim serta publik. Yang promosi adalah generasi baru Polri. Saat ini, pimpinan Polri diisi banyak perwira generasi Akademi Kepolisian (Akpol) 85, termasuk Kapolda Metro Jaya yang baru. Namun, sebagian angkatan yang lebih senior juga mendapat promosi strategis, seperti Irwasum (Akpol 82), Asisten SDM (Akpol 82), Kapolda Sulawesi Selatan (Akpol 83), dan Kapolda Jawa Timur (Akpol 84). Sebagian dari mereka penyandang Adhi Makayasa atau lulusan terbaik Akpol.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemilu 2024 di Depan Mata, Siapkah Kita?

Pemilu 2024 di Depan Mata, Siapkah Kita?

Nasional
Polri: Pelaku Bentrokan di Sorong Sudah Teridentifikasi, tapi Belum Dilakukan Penangkapan

Polri: Pelaku Bentrokan di Sorong Sudah Teridentifikasi, tapi Belum Dilakukan Penangkapan

Nasional
Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Ketua MPR Kutuk Keras Praktik Perbudakan

Kerangkeng Manusia di Rumah Bupati Langkat, Ketua MPR Kutuk Keras Praktik Perbudakan

Nasional
KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

KPK Sebut NFT Berpotensi Digunakan untuk Pencucian Uang

Nasional
RUU PDP Masih 'Deadlock', Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

RUU PDP Masih "Deadlock", Anggota Komisi I Sebut Belum Ada Terobosan Komunikasi antara Pemerintah dan DPR

Nasional
KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

KPK Akan Awasi Pembangunan Ibu Kota Baru

Nasional
Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

Pasukan Brimob 1 SSK Dikirim untuk Antisipasi Bentrokan di Pulau Haruku Maluku

Nasional
Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

Jumat, Bareskrim Polri Panggil Edy Mulyadi sebagai Saksi Kasus Ujaran Kebencian

Nasional
Foto AHY jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

Foto AHY jadi Sorotan karena Pakai Rompi Militer di Samping Unimog, Demokrat: Kebetulan Saja

Nasional
 Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

Firli: Kinerja KPK Bukan Hanya Diukur dari Berapa Banyak yang Ditangkap

Nasional
Sambangi KPK, Ubedilah Badrun Beri Tambahan Dokumen Dugaan KKN Gibran-Kaesang

Sambangi KPK, Ubedilah Badrun Beri Tambahan Dokumen Dugaan KKN Gibran-Kaesang

Nasional
Ngabalin Sebut Jokowi Bentuk Tim Kecil untuk Beri Masukan soal Calon Pemimpin IKN

Ngabalin Sebut Jokowi Bentuk Tim Kecil untuk Beri Masukan soal Calon Pemimpin IKN

Nasional
Perhimpunan Pendidikan dan Guru: PTM 100 Persen Saat Ini Tidak Aman!

Perhimpunan Pendidikan dan Guru: PTM 100 Persen Saat Ini Tidak Aman!

Nasional
Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

Dalih Bupati Langkat Soal Sel Kerangkeng: Bina Pecandu Narkoba dengan Kerja Tanpa Gaji

Nasional
Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

Kemenag-Kemendagri Teken MoU Pemanfaatan Data Kependudukan untuk Haji dan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.