Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Gerindra Rugi Ditinggalkan Ahok

Kompas.com - 11/09/2014, 13:07 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Juru Bicara DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul ikut mengomentari mundurnya Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari keanggotaan Partai Gerindra. Menurut Ruhut, mundurnya Ahok merugikan Partai Gerindra.

Ruhut menjelaskan, dalam partai politik, kehadiran figur yang menjadi ikon sangat menentukan dalam membangun atau mempertahankan citra positif partai. Dalam hal ini, Ruhut menilai Ahok sama seperti Prabowo Subianto yang menjadi ikon Partai Gerindra.

"Bagi aku, Gerindra sangat kehilangan. Kalau mau jujur, Gerindra bisa jadi partai tiga besar kalau ada peran Prabowo dan Ahok," kata Ruhut, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (11/9/2014).

Anggota Komisi III DPR itu justru menyayangkan adanya kader Gerindra yang meremehkan peran Ahok dalam melambungkan nama Gerindra. Ruhut justru menganggap kader Gerindra yang meremehkan Ahok merupakan kader yang tak berperan dalam hal meningkatkan elektabilitas Gerindra.

"Yang sekarang merangin Ahok apa perannya? Gerindra rugi karena sekarang Ahok sudah ditunggu PDI-P, PKB, dan bisa saja partai lainnya," ucap Ruhut.

Saat ditanya kemungkinan bergabungnya Ahok ke Partai Demokrat, Ruhut tak banyak menanggapi. Ia hanya berkelakar jika Demokrat sudah memiliki kader sepertinya dan tak membutuhkan figur seperti Ahok.

"Kalau Demokrat kan sudah ada Ruhut Sitompul yang beda-beda tipis sama Ahok," selorohnya.

Sebelumnya, Ahok mengundurkan diri sebagai kader Gerindra lantaran tidak terima dengan sikap Gerindra bersama Koalisi Merah Putih yang ingin pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD seperti Orde Baru. Ia merasa sikap Gerindra itu bertentangan dengan hati nuraninya lantaran dirinya dipilih oleh rakyat ketika menjadi Wagub DKI maupun Bupati Belitung Timur.

Menurut Basuki, DPRD seharusnya menjalankan fungsi pengawasan, penganggaran, dan bersama pemerintah daerah membuat peraturan daerah. Memberi kewenangan DPRD memilih kepala daerah hanya akan menyandera kepentingan rakyat.

"Jika RUU itu disahkan, tahun depan yang akan tampil menjadi kepala daerah adalah pimpinan DPRD itu, sementara jika pun terpilih menjadi kepala daerah, saya tidak mau menjadi budak DPRD," ujar Basuki.

Dia khawatir, pemilihan kepala daerah melalui DPRD hanyalah permainan elite politik agar bisa mencuri uang rakyat.

"Yang perlu diperbaiki justru bagaimana korupsi dan politik uang tak terjadi lagi, misalnya dengan mengecek kekayaan pejabat apakah sudah sesuai kewajiban membayar pajak atau belum," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com