Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Puan: Rumah Transisi Tak Bermaksud Mengambil Alih Pemerintahan SBY

Kompas.com - 07/09/2014, 18:36 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Puan Maharani mengatakan keberadaan rumah transisi tidak memiliki maksud untuk mengambil alih pemerintahan yang sekarang di pimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Rumah transisi, kata dia, merupakan suatu terobosan baru dalam proses transisi pemerintahan.

"Yang saya pahami adalah kita tidak bermaksud untuk kemudian mengambil alih (pemerintahan SBY saat ini). Maksudnya, Pak Jokowi dan rumah transisinya tidak ada maksud untuk mengambil alih ," ujar Puan usai menghadiri pertemuan partainya, di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Minggu (7/9/2014).

Menurut Puan, tidak ada maksud dari rumah transisi maupun presiden terpilih, Joko Widodo untuk melampaui wewenang sebelum resmi dilantik pada 20 Oktober 2014 mendatang. Dia tetap memahami bahwa hingga hari ini, pemerintahan masih dipimpin oleh SBY.

Puan menambahkan, saat ini banyak pihak yang mengatasnamakan rumah transisi dan melakukan pertemuan dengan kementerian. Namun demikian, saat ini yang terpenting adalah masing-masing pihak harus mulai saling menghormati dan menghargai posisi masing-masing.

Puan juga mengingatkan, dalam situasi seperti ini, banyak pihak-pihak yang ingin memanfaatkan situasi. "Tapi jangan lupa juga bukan tidak mungkin hari-hari ini pihak yang bukan di luar wewenangnya mencoba untuk bermain di air keruh," ucap Puan.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Indonesia Bersatu II Dipo Alam menerbitkan surat edaran Nomor: SE-10/Seskab/IX/2014 mengenai Koordinasi dan Komunikasi dengan Tim Transisi Presiden Terpilih Periode 2014-2019 kepada sejumlah menteri.

Dipo meminta menteri dan pimpinan lembaga di kabinet SBY tidak berkoordinasi dengan Tim Transisi terlebih dulu sebelum berkoordinasi dengan menteri koordinator dan Menteri Sekretaris Negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com