Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Wacana Pemecahan Kemendikbud Jangan Sampai Disusupi Pencari Jabatan"

Kompas.com - 06/09/2014, 13:27 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.COM - Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Poempida Hidayatulloh, mendukung rencana pemecahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset. Namun, Poempida mengingatkan agar wacana itu tidak menjadi ajang oknum yang mencari jajabatan.

"Saya berharap ini gagasan tidak dikarenakan komunitas tertentu yang menginginkan jabatan. Memang kalau digabungkan bisa menstimulus riset dan pengetahuan," kata Poempida saat ditemui di Tugu Proklamasi, Jakarta, Sabtu (6/9/2014).

Poempida menuturkan, saat ini anggaran riset yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya satu persen. Jumlah itu dinilai sangat kecil jika dibandingkan negara-negara lain. Padahal, kata Poempida, Indonesia memiliki potensi sangat besar di bidang riset.

"Sehingga ini dibutuhkan keberanian untuk mendukung maksimal. Salah satu bentuknya bisa berupa kementerian tadi. Hanya jangan sampai ada gagasan yang dimainkan komunitas tertentu untuk cari keuntungan," kata dia.

Poempida pun menilai keberadaan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Riset tak akan bertabrakan dengan Badan Pengembangan dan Penerapan Teknologi (BPPT). Pasalnya, BPPT hanya bisa membuat prototipe dan tidak bisa memaksakan prototipe itu menjadi alat yang digunakan pemerintah.

"Yang diperlukan ke depan ada konsep sinergi antara academic, business, and government. Selama ini ada Kemenristek dan BPPT tetapi tidak ada korelasi riil," ujar Poempida yang menjadi salah satu kubu pendukung Jokowi-JK di Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menyatakan, pihaknya tengah melakukan kajian untuk membagi Kementerian Pendidikan menjadi dua. Kajian dilakukan untuk mengakomodasi usulan dari sejumlah ahli pendidikan. Kalla menjelaskan, rencana membagi Kementerian Pendidikan menjadi dua akan menyasar pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam satu kementerian.

Sementara itu, pendidikan tinggi akan digabung dengan riset dan teknologi dalam kementerian lainnya.  "Sedang dalam pertimbangan, Kementerian Pendidikan dibagi dua. Pendidikan dasar dan menengah, pendidikan tinggi dengan riset," kata JK di acara silaturahim dengan pengurus badan kerja sama perguruan tinggi Islam swasta se-Indonesia (BKS PTIS), di Universitas Al Azhar, Jakarta, Rabu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

Nasional
Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com