Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menperin Memaklumi Presiden SBY Tak Naikkan Harga BBM

Kompas.com - 02/09/2014, 10:56 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Perindustrian MS Hidayat memaklumi keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi pada akhir masa jabatannya. Ia juga menilai kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini belum tepat lantaran adanya kenaikan harga komoditas lainnya yang sudah dilakukan.

"Tahun ini berturut-turut sudah ada kenaikan harga barang, seperti elpiji, tarif dasar listrik. Itu jadi salah satu pertimbangan pemerintah," kata Hidayat di Jakarta, Senin (1/9/2014) malam, seperti dikutip Antara.

Menurut dia, dengan pertimbangan itu, pemerintahan SBY tidak ingin membebani masyarakat lagi pada tahun ini.

"Mungkin nanti giliran pemerintah yang baru untuk menaikkan harga BBM," katanya.

Politisi Partai Golkar itu menambahkan, kenaikan harga BBM bersubsidi tidak menutup kemungkinan dilakukan tak lama seusai pelantikan presiden-wapres terpilih Joko Widodo - Jusuf Kalla pada Oktober mendatang.

Menurut dia, kenaikan harga BBM harus dilakukan bertahap agar kenaikan inflasi bisa diminimalisasi dan situasi ekonomi tetap kondusif. 

Sementara itu, terkait besaran kenaikan harga BBM yang ideal, Hidayat tidak berkomentar secara spesifik.

"Semua perhitungan sudah ada. Simulasi kenaikan berapa dengan segala dampaknya. Untuk memutuskan kapan dan berapa kenaikannya, itu keputusan politik," katanya.

Ia pun mengingatkan pemerintah baru untuk mempersiapkan kompensasi bagi masyarakat miskin jika dilakukan kenaikan harga BBM nantinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com