Jusuf Kalla Ingin Jabatan Eselon III Dihapuskan

JAKARTA, KOMPAS.com — Tim transisi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla masih terus menggodok opsi kabinet untuk pemerintahan nanti. Sejumlah opsi berkembang, mulai dari penghapusan eselon III sampai pada perampingan kabinet. Deputi Tim Transisi Akbar Faizal menjelaskan, wakil presiden terpilih Jusuf Kalla menginginkan tak banyak perampingan di kabinetnya nanti.

Menurut Akbar, JK hanya ingin menghapus eselon III di semua kementerian. "Kata Pak JK, eselon III dihapuskan saja. Enggak perlu lagi karena rentangnya panjang dan membuat pemerintahan enggak efektif," kata Akbar di Kantor Transisi, Rabu (27/8/2014).

Seperti diketahui, Jokowi telah menyiapkan tiga opsi kabinet yang akan bekerja di pemerintahannya. Ketiga opsi tersebut disusun oleh Jokowi bersama tim transisi.

Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, opsi pertama ialah opsi status quo, di mana jumlah kementerian yang akan mengisi kabinet yang akan datang sama dengan jumlah kementerian yang ada saat ini.

Hanya saja, kata Andi, ada sejumlah kementerian yang nantinya akan berubah nama. Andi menuturkan, opsi ini menjadi pertimbangan lantaran anggaran yang dimiliki pemerintah dalam kurun waktu Oktober-Desember 2014 sangat terbatas. Dengan demikian, tidak dimungkinkan terjadinya restrukturisasi kelembagaan.

Opsi kedua, Andi melanjutkan, Jokowi ingin jumlah kementerian yang ada menjadi 27 kementerian. Opsi itu dilakukan dengan mempelajari UU Kementerian Negara, di mana terdapat tiga menteri koordinator yang mengatur kinerja kementerian yang ada. Ketiga kementerian koordinator itu adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Dalam Negeri.

Sementara itu, opsi ketiga dibagi menjadi dua, yakni opsi 3A dan 3B. Perbedaan utama di antara keduanya terletak pada jumlah kementerian yang ada. Opsi 3A terdapat 20 kementerian, sedangkan opsi 3B terdapat 24 kementerian. Kendati demikian, Andi tak menyebutkan kementerian apa saja yang dipangkas pada opsi ketiga ini.