Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra Tetap Dukung Pembentukan Pansus Pilpres

Kompas.com - 14/08/2014, 18:34 WIB
Meidella Syahni

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Martin Hutabarat, tetap mendukung pembentukan panitia khusus (pansus) di DPR terkait pemilu presiden. Menurut Martin, pansus ini tidak menyoal siapa yang menang atau kalah dalam pilpres, tetapi untuk membuat penyelenggaraan pemilu ke depan lebih baik.

"Kalau Komisi II merencanakan itu, kita dukung agar kekurangan-kekurangan penyelenggaran pemilu diperbaiki ke depannya," kata Martin di kompleks Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (14/8/2014).

Anggota Komisi III DPR mengatakan, banyak orang berlomba-lomba menjadi penyelenggara pemilu mulai dari daerah hingga ke pusat, tetapi kerjanya amburadul. Ia mengatakan, pembentukan pansus ini tidak terkait dengan siapa yang menang atau kalah dalam Pemilu Presiden 2014. Pansus dibentuk untuk membuat penyelenggaraan pemilu yang lebih baik.

Menurut dia, banyak kekurangan pada pemilu tahun ini yang bisa didiskusikan oleh pansus. Salah satunya soal kebijakan pemakaian noken di Papua. Saat ini belum ditentukan sejauh apa budaya Papua tersebut bisa digunakan dalam pemungutan suara.

"Sampai sejauh mana kita bisa mengadopsi budaya daerah, pansus pilpres akan mendiskusikan itu," kata Martin.

Sejumlah anggota DPR telah menyatakan agar pansus pilpres dibentuk untuk menelusuri kecurangan dalam Pemilu Presiden 2014. Sebagian pihak menyatakan pansus pilpres tidak akan efektif mengingat masa jabatan parlemen periode ini hanya tinggal satu setengah bulan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com