Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tidak Senang Ditanya soal Dana Tim Transisi

Kompas.com - 07/08/2014, 21:09 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo mengungkapkan kejengahannya ketika ditanya mengenai transparansi dana tim transisi. Raut wajahnya seketika berubah ketika diminta wartawan untuk menjelaskan sumber dana dan penggunaannya.

"Masih tanya-tanya soal dana? Ini kan belum berjalan. Kalau pengeluaran hari ini Rp 2 juta harus saya sampaikan ke kamu, kalau besok dipakai Rp 3 juta, saya sampaikan ke kamu?" kata Jokowi, di Kantor Transisi, Jakarta Pusat, Kamis (7/8/2014) malam.

Setelah menyampaikan jawaban itu, Jokowi langsung menyatakan bahwa dirinya masih mampu secara pribadi menggelontorkan dana untuk biaya operasional tim transisi. Ia menegaskan, dana sumbangan baru akan digunakan ketika dirinya tak mampu lagi membiayai.

"Saya sendiri juga masih kuat. Kalau tidak mampu, baru ke parpol, ke Bu Rini (Kepala Tim Transisi) atau Pak JK. Memang biaya ini apa, seperti menggunakan dana besar sekali. Saya tidak senang kamu tiap hari tanyakan soal itu," ungkapnya.

Selanjutnya, Jokowi berjanji akan transparan menyampaikan sumber dana dan penggunaannya setelah tim transisi selesai bertugas. Tim transisi ini diproyeksikan bertugas paling lama sampai Jokowi-Jusuf Kalla dilantik pada 20 Oktober 2014 nanti.

"Kalau pengeluarannya sudah ada, ini kan beda. Kalau saya hanya menggunakan Rp 15.000-Rp 20.000, masa saya laporin ke kamu. Nanti pasti kita sampaikan, tidak setiap hari harus saya sampaikan ke kamu," ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, mengatakan siap diaudit terkait sumber dana dan penggunaan biaya operasional. Menurut Hasto, kesiapan diaudit itu dilakukan sejalan dengan semangat transparansi pengelolaan keuangan kubu Jokowi-JK.

Hasto menjelaskan, tim gotong royong Jokowi-JK memiliki sekitar 1.100 lembar data lengkap mengenai sumber dana dan catatan dana yang telah dialokasikan. Semuanya akan dibuka pada waktunya dan atau ketika diminta sebagai bukti transparansi.

"Kami siap diaudit dan sesuai dengan tema, kami siap dipublikasikan," kata Hasto.

Dalam kesempatan terpisah, Deputi Tim Transisi Jokowi-JK, Anies Baswedan, berbeda keterangan dengan Jokowi. Ia menuturkan, sumber dana operasional tim transisi berasal dari sumbangan partai pendukung. Ia memastikan, seluruh dana operasionalnya tidak berasal dari kas negara atau sumber dana yang menabrak aturan hukum.

"Sumbernya dari partai-partai, bukan APBN," ucap Anies.

Meski begitu, Anies belum bersedia menjelaskan secara gamblang mengenai besaran dana yang digunakan untuk operasional tim transisi, termasuk biaya sewa rumah dengan lahan seluas sekitar 100 meter persegi yang dijadikan kantor di Jalan Situbondo Nomor 10, Menteng, Jakarta Pusat.

Rumah tersebut memiliki enam ruangan. Satu ruangan rapat utama ada di lantai dua, sementara ruang lainnya di lantai satu. Di lantai satu terdapat ruangan khusus untuk Jokowi dan JK yang posisinya berhadap-hadapan.

Seperti diketahui, Jokowi-JK membentuk tim transisi ini untuk menjalankan sejumlah tugas, di antaranya mempersiapkan hal strategis yang berkaitan dengan perencanaan pemerintahan 2015. Ketua Tim transisi adalah mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini M Soemarno dibantu empat deputi, yakni Hasto Kristiyanto, Akbar Faizal, Anies Baswedan, dan Andi Widjajanto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com