Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diminta Tak Terjebak Hasil "Quick Count"

Kompas.com - 11/07/2014, 09:09 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat diminta tidak terjebak paparan hasil hitung cepat alias quick count dari Pemilu Presiden 2014. Meski diniatkan sebagai pengawal hasil resmi pemilu, quick count juga bisa "menyesatkan" bila tak memenuhi standar minimal yang harus dipenuhi.

"Kita harus menunggu keputusan apa pun dari KPU (Komisi Pemilihan Umum, red). Hasil quick count hanya untuk memetakan, bukan penentu," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (11/7/2014). Dia pun menegaskan, penentu hasil pemilu, selalu adalah hasil perhitungan dari KPU itu.

Dosen sosiologi politik di UGM ini menyampaikan, lembaga survei yang memaparkan hasil hitung cepatnya juga harus obyektif. Dalam posisi ini, publik juga dapat menuntut lembaga survei tersebut membuka data dan metodologinya sebagai bentuk pertanggungjawaban secara akademis.

Pengawal yang bisa juga "menyesatkan"

Arie menambahkan, hitung cepat berfungsi untuk mengawal rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Akan tetapi, kata dia, hasil hitung cepat juga dapat "menyesatkan" ketika lembaga survei yang membuatnya tak kredibel maupun beritegritas.

"Kecenderungan (dari lembaga tak berintegritas maupun kredibel), seseorang dapat mendistorsi hasilnya. Ini bahaya kalau digunakan sebagai alat propaganda untuk memengaruhi persepsi rakyat," ujarnya.

Dengan alasan itu, Arie mendukung pihak-pihak yang mendorong dilakukan audit pada lembaga survei yang menyebarkan hasil hitung cepat. Menurut Arie, langkah tersebut akan berdampak baik pada pendidikan politik di Indonesia.

Seperti diketahui, setelah waktu pencoblosan pilpres ditutup, beberapa lembaga langsung melakukan dan mengumumkan hasil hitung cepatnya. Ada lembaga yang menyatakan pemenang Pilpres 2014 adalah Joko Widodo-Jusuf Kalla, tapi ada juga yang menyatakan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai pemenangnya.

Untuk menjaga suasana kondusif, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai memanggil kedua pasang capres-cawapres pada Rabu (9/7/2014) malam. Dalam kesempatan itu, Presiden SBY meminta masing-masing pasangan menjaga dan menginstruksikan para pendukungnya untuk menunggu hasil penghitungan akhir dari KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

Nasional
Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com