Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Diminta Tak Terjebak Hasil "Quick Count"

Kompas.com - 11/07/2014, 09:09 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Masyarakat diminta tidak terjebak paparan hasil hitung cepat alias quick count dari Pemilu Presiden 2014. Meski diniatkan sebagai pengawal hasil resmi pemilu, quick count juga bisa "menyesatkan" bila tak memenuhi standar minimal yang harus dipenuhi.

"Kita harus menunggu keputusan apa pun dari KPU (Komisi Pemilihan Umum, red). Hasil quick count hanya untuk memetakan, bukan penentu," kata pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sudjito saat dihubungi dari Jakarta, Jumat (11/7/2014). Dia pun menegaskan, penentu hasil pemilu, selalu adalah hasil perhitungan dari KPU itu.

Dosen sosiologi politik di UGM ini menyampaikan, lembaga survei yang memaparkan hasil hitung cepatnya juga harus obyektif. Dalam posisi ini, publik juga dapat menuntut lembaga survei tersebut membuka data dan metodologinya sebagai bentuk pertanggungjawaban secara akademis.

Pengawal yang bisa juga "menyesatkan"

Arie menambahkan, hitung cepat berfungsi untuk mengawal rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Akan tetapi, kata dia, hasil hitung cepat juga dapat "menyesatkan" ketika lembaga survei yang membuatnya tak kredibel maupun beritegritas.

"Kecenderungan (dari lembaga tak berintegritas maupun kredibel), seseorang dapat mendistorsi hasilnya. Ini bahaya kalau digunakan sebagai alat propaganda untuk memengaruhi persepsi rakyat," ujarnya.

Dengan alasan itu, Arie mendukung pihak-pihak yang mendorong dilakukan audit pada lembaga survei yang menyebarkan hasil hitung cepat. Menurut Arie, langkah tersebut akan berdampak baik pada pendidikan politik di Indonesia.

Seperti diketahui, setelah waktu pencoblosan pilpres ditutup, beberapa lembaga langsung melakukan dan mengumumkan hasil hitung cepatnya. Ada lembaga yang menyatakan pemenang Pilpres 2014 adalah Joko Widodo-Jusuf Kalla, tapi ada juga yang menyatakan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa sebagai pemenangnya.

Untuk menjaga suasana kondusif, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai memanggil kedua pasang capres-cawapres pada Rabu (9/7/2014) malam. Dalam kesempatan itu, Presiden SBY meminta masing-masing pasangan menjaga dan menginstruksikan para pendukungnya untuk menunggu hasil penghitungan akhir dari KPU.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com