Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Timses Jokowi-JK Bantah Bagikan Uang

Kompas.com - 08/07/2014, 14:10 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Media sosial tengah ramai membicarakan foto sebuah paket plastik berisi stiker, pin, serta uang Rp 50.000. Stiker dan pin tersebut bergambar wajah pasangan capres-cawapres nomor urut dua Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

Tidak ada penjelasan lebih lanjut soal paket tersebut beredar di mana atau diberikan oleh siapa. Gambar yang banyak beredar di media sosial Path atau Twitter tersebut juga banyak menuai komentar. Ada komentar yang positif, ada juga komentar yang negatif.

Saat dikonfirmasi, salah seorang anggota tim pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, Yuddy Chrisnandi, dengan tegas membantah bahwa kubunya membagi-bagikan paket tersebut. "Kami sudah dengar, ada yang bagi-bagikan uang dengan menyertakan gambar pasangan yang kami usung. Itu tidak benar," ujar Yuddy saat dihubungi Kompas.com, Selasa (8/7/2014) siang.

Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu menegaskan bahwa bagi-bagi uang adalah pembodohan terhadap masyarakat. Kubu Jokowi-JK, kata Yuddy, memastikan tidak bakal menggunakan cara-cara tersebut hanya untuk meraih suara publik. "Itu bukan bagian dari demokrasi kami. Kami ingin membangun demokrasi yang beradab, tanpa kecurangan semacam itu," lanjut dia.

Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Mada Sukmajati, menjelaskan bahwa aksi tersebut dinamakan selfie money politic. Selfie money politic adalah skenario yang didesain suatu kekuatan politik tertentu yang sengaja mempertontonkan politik uang di masyarakat. "Misalnya, mengatasnamakan pendukung salah satu kandidat membagi-bagikan uang ke publik. Lalu, sudah ada yang mengintai untuk menangkap. Seolah-olah itu dilakukan kubu kandidat itu," ujar Mada.

Tujuannya, lanjut Mada, tidak lain untuk menjatuhkan citra kandidat tertentu di hadapan publik. Toh, menurut penelitian pihaknya di lapangan, aktivitas politik uang sangat sulit dibuktikan bahwa didalangi oleh kekuatan politik tertentu.

Kunci terhadap persoalan tersebut, menurut Mada, adalah komitmen masyarakat sendiri untuk menolak politik uang. Sangat sulit jika penyelenggara pemilihan umum tidak profesional dan masyarakat tidak memiliki komitmen menolak politik uang demi menyelesaikan persoalan tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com