Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Hasil Survei Membuat Politik Uang Semakin Marak

Kompas.com - 08/07/2014, 12:31 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Pengamat politik Refly Harun menilai, survei elektabilitas peserta pemilu justru membuat politik uang semakin marak. Hasil survei yang dipublikasikan dianggap menjadi pemicu terjadinya kecurangan di tingkat bawah.

"Hasil survei membuat money politik semakin marak. Pada Pileg lalu, untuk mengejar atau melampaui hasil survei, partai dan calon anggota legislatif menyebar uang pada hari-H (pemungutan suara)," ujar Refly dalam diskusi "Pengaruh Hasil Survei terhadap Perilaku Pemilih dalam Pemilu 2014" di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2014).

Ia memaparkan, pada Pileg lalu, hampir semua partai politik melakukan survei internal untuk mengetahui elektabilitasnya di semua daerah pemilihan (dapil). Ia mencontohkan, Partai A, berdasarkan survei internalnya, di suatu dapil mendapat satu kursi. Namun, di sisi lain pengurus partai meminta caleg bekerja keras agar di dapil tersebut partai itu mendapat dua kursi.

"Tapi calon-calon itu kan realistis. Mereka pikir kalau kampanye, buang-buang uang rasanya tidak mungkin satu kursi berubah jadi dua kursi. Maka sebaiknya menunggu di tikungan saja. Mereka tidak lagi kampanye, yang mereka lakukan adalah menyebar uang pada hari-H pemungutan suara kepada pemilih," kata Refly.

Ia mengatakan, politik uang masih mampu memengaruhi pemilih detik terakhir pemungutan suara. Menurut dia, hal yang sama juga dapat terjadi pada Pilpres. Bedanya, kata dia, politik uang terjadi antara peserta pemilu dan penyelenggara, dalam hal ini jajaran KPU di tingkat bawah.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com