Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eva: Insiden Hongkong adalah Pemaksaan Golput!

Kompas.com - 07/07/2014, 07:01 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla menyesalkan insiden  tak terakomodasinya para pemilih dalam pemungutan suara di Hongkong, Minggu (6/7/2014). Insiden ini disebut sebagai pemaksaan golput.

"Ini penghilangan hak konstitusional warga. Mereka dipaksa golput. Ironis!" kecam anggota Koordinatoriat Tim Relawan Jokowi-JK, Eva Kusuma Sundari, lewat layanan pesan, Senin (7/7/2014) pagi.

Perencanaan penyelenggaraan pemungutan suara oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Hongkong, menurut Eva juga tak responsif. "Hal semacam itu tak perlu terjadi jika panitia setempat mempunyai perencanaan yang responsif atas keadaan yang ada," kata dia.

Menurut Eva, keteledoran perencanaan ini berakibat fatal karena partisipasi pemilih yang tinggi tak terfasilitasi oleh petugas yang ada. Dia juga menyayangkan kehadiran Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum di Hongkong yang ternyata tak bisa menyelesaikan persoalan di lapangan, bahkan tak menyediakan solusi bagi petugas pelaksana pemilu di sana.

Apalagi, sebut Eva, ada celetukan yang diduga muncul dari anggota KPU Sigit Pamungkas yang mengatakan tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN) tersebut hanya akan dibuka lagi untuk pemilih yang memberikan suara untuk pasangan nomor urut 1.

"Ini menimbulkan kemarahan para pengantre yang sebagian besar pendukung Jokowi," ujar Eva. Saking kecewanya, tutur dia, para pemilih di Hongkong sampai merobohkan pagar TPSLN.

"Timnas Jkw-JK meminta panwas setempat memproses petugas teresbut dan tak diperbolehkan lagi bertugas terutama pada saat penghitungan suara pada 9 Juli 2014 karena tidak netral," tegas Eva.

Eva juga mengatakan timnas menuntut pencoblosan lanjutan digelar di Hongkong karena kesalahan ada bukan pada pemilih. "Ini untuk menghindari dugaan bahwa sisa surat suara yang ada dipakai untuk kecurangan," ujar dia. Timnas juga menuntut insiden semacam ini tak terulan lagi di Tanah Air, terutama di kantong-kantong pendukung Jokowi-Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com