Terlalu Banyak Persoalan, Hatta Akan Moratorium Pengiriman TKW

Kompas.com - 29/06/2014, 22:09 WIB
Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Jusuf Kalla (kiri) bersama calon Wakil Presiden nomor urut 1, Hatta Rajasa mengikuti debat di Jakarta Selatan, Minggu (29/6/2014). Tema debat cawapres malam ini adalah 'Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK'. TRIBUNNEWS/HERUDIN HERUDINCalon Wakil Presiden nomor urut 2, Jusuf Kalla (kiri) bersama calon Wakil Presiden nomor urut 1, Hatta Rajasa mengikuti debat di Jakarta Selatan, Minggu (29/6/2014). Tema debat cawapres malam ini adalah 'Pembangunan Sumber Daya Manusia dan IPTEK'. TRIBUNNEWS/HERUDIN
|
EditorSandro Gatra


JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden Hatta Rajasa mengatakan, pihaknya akan menghentikan pengiriman tenaga kerja wanita (TKW) ke luar negeri. Alasannya, terlalu banyak persoalan dalam pengiriman TKW ke luar negeri, yang mengganggu harkat dan martabat Indonesia.

"TKW saya berpendapat moratorium," kata Hatta saat debat cawapres di Hotel Bidakara, Jakarta, Minggu (29/6/2014) malam, dengan tema dengan tema "Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Iptek".

Hatta mengatakan, pengiriman SDM ke luar negeri tetap diperbolehkan, tetapi bukan tenaga murah atau pekerja kasar. Pengiriman tenaga kerja murah dianggap Hatta menganggu harkat martabat Indonesia.

Untuk mencegah pengiriman SDM ke luar negeri, kata Hatta, pertumbuhan ekonomi dalam negeri perlu didorong. Salah satunya, kata dia, dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE Gempa Malang: 8 Orang Meninggal, 3 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 8 Orang Meninggal, 3 Luka Berat

Nasional
Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Menko PMK Minta Pemda Beri Perhatian Pencarian Talenta Muda Sepak Bola

Nasional
MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

MUI: Cegah Terorisme di Kalangan Anak Muda Perlu Perhatian Semua Pihak

Nasional
Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Polri: 12 Tersangka Teroris di Jakarta Tak Terafiliasi JAD dan JI

Nasional
UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

UPDATE: 1,56 Juta Kasus Covid-19 dan Imbauan Wapres soal Tarawih di Zona Merah

Nasional
BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

BNPT Ajak Tokoh Lintas Agama Bikin Program Tangkal Radikalisme

Nasional
Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Pemerintah Kaji Pertandingan Sepak Bola dengan Penonton Saat Pandemi

Nasional
Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Menkumham Sebut Pemerintah Akan Bangun Tiga Lapas Khusus Teroris di Nusakambangan

Nasional
Berembus Isu 'Reshuffle' akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Berembus Isu "Reshuffle" akibat Penggabungan Kemenristek dan Kemendikbud, Sekjen PDI-P: Serahkan ke Presiden

Nasional
Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Sekjen PDI-P Ungkap Pertemuan Jokowi dan Megawati Pekan Lalu, Ini yang Dibahas

Nasional
UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

UPDATE Gempa Malang: 7 Orang Meninggal Dunia, 2 Luka Berat

Nasional
Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Berdasarkan Data BNPB, Ada 174 Korban Jiwa akibat Banjir di NTT, 48 Orang Masih Hilang

Nasional
Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Menhan Prabowo Bentuk Detasemen Kawal Khusus untuk Tamu Militer Kemenhan

Nasional
Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Dibiayai APBN, Satgas BLBI akan Laporkan Hasil Kerja ke Menkeu dan Presiden

Nasional
Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Survei IPO: AHY Ungguli Prabowo sebagai Tokoh Potensial di Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X