Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Jokowi Masukkan Dukungan bagi Palestina sebagai Prioritas

Kompas.com - 24/06/2014, 01:23 WIB
Indra Akuntono

Penulis

PONTIANAK, KOMPAS.com — Calon presiden Joko Widodo menyatakan, Indonesia wajib memberi dukungan bagi kemerdekaan Palestina sesuai amanat UUD 45. Karenanya, dia membantah sengaja menggulirkan dukungan tersebut semata demi Pemilu Presiden 2014.

"Kita dukung penuh kemerdekaan Palestina dan mendukung penuh Palestina jadi anggota PBB. Kenapa kita sampaikan seperti itu? Pembukaan UUD kita jelas, kemerdekaan itu hak segala bangsa," kata Jokowi di Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (23/6/2014).

Jokowi menegaskan, dukungan kepada Palestina, yang disampaikannya dalam debat capres, memiliki tujuan murni untuk penyampaian gagasan. Ia meminta agar gagasannya itu tak ditarik menjadi sebuah polemik.

Lebih jauh, Jokowi juga mengaku memiliki hubungan baik dengan Palestina melalui duta besarnya di Indonesia, Fariz N Mehdawi. Bahkan, dia mengatakan, Fariz sempat menjadi penghubung untuk mengirim tim sepak bola Palestina berlatih di Solo beberapa tahun lalu. "Jadi kami ngerti betul, artinya jangan ragu berikan dukungan karena sudah ada di konstitusi."

Diberitakan sebelumnya, dalam acara debat ketiga antarkandidat peserta Pemilu Presiden 2014, Jokowi menyatakan bahwa ia dan pasangannya, Jusuf Kalla, berkomitmen penuh mendukung kemerdekaan Palestina dan mendukung negara itu menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam debat tersebut, Jokowi menyebutkan punya empat prioritas untuk bidang politik luar negeri bila mendapat mandat memimpin Indonesia bersama Kalla. Empat prioritas itu adalah perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, perlindungan sumber daya maritim, produktivitas dan daya saing, serta keamanan regional kawasan dan menjaga ketertiban dunia.

Dukungan untuk memerdekakan Palestina masuk dalam program menjaga ketertiban dunia. Untuk mewujudkan keempat prioritas itu, Jokowi menyatakan akan menerapkan tiga strategi melalui hubungan antara pemerintah, hubungan para pelaku bisnis di antara dua negara, dan hubungan masyarakat di antara negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Riset yang Didanai BPDPKS Diyakini Jadi “Problem Solving” Industri Sawit

Nasional
PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

PAN DKI Ingin Duetkan Anak Zulhas dan Jokowi pada Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Biodiesel Berbasis Sawit Jadi Komoditas Unggulan Ekspor Indonesia

Nasional
Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Bicara Pilkada Sumbar 2024, Zulhas: PAN Calon Gubernurnya, Wakil dari Gerindra

Nasional
Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Sejahterakan Pekebun, BPDPKS Dukung Kenaikan Pendanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat

Nasional
Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Miliki Manfaat yang Luas, Minyak Kelapa Sawit Disebut Paling Potensial untuk Diolah Jadi Energi

Nasional
Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Pegawai Pajak Yulmanizar Divonis 4 Tahun Penjara, Terbukti Terima Suap Rp 17,9 Miliar

Nasional
PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

PAN Yakin IKN Tetap Lanjut meski Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Tingkat Kemiskinan Ekstrem di 6 Provinsi Papua Masih Tinggi

Nasional
Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Kasus 109 Ton Emas Antam, Kejagung: Emasnya Asli, tapi Perolehannya Ilegal

Nasional
35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

35 Bakal Calon Kepala Daerah Dapat Rekomendasi PKB, Ini Daftarnya

Nasional
Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Pemerintah Targetkan Kemiskinan Ekstrem Kurang dari 1 Persen di Akhir Kepemimpinan Jokowi

Nasional
PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

PKB Klaim Kian Banyak Relawan Dorong Kiai Marzuki di Pilkada Jatim

Nasional
Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Menpora Ungkap Pertemuan Prabowo-Ridwan Kamil Bahas Pilkada Jabar

Nasional
Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Anggota DPR Minta Pemerintah Jelaskan Detail Izin Usaha Tambang Ormas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com