Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Isu, Jokowi Janji Tingkatkan Kualitas dan Kuantitas Raskin

Kompas.com - 17/06/2014, 12:03 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


PURWAKARTA, KOMPAS.com
 — Calon presiden Joko Widodo alias Jokowi memanfaatkan waktu kampanye di Kota Purwakarta, Jawa Barat, Selasa (17/6/2014), untuk menepis segala fitnah terhadap dirinya. Di depan sekitar seribu warga di Alun-alun Kota Purwakarta, dia mengatakan bahwa sejumlah fitnah sudah menerpa dirinya semenjak deklarasi pencapresan.

"Di tabloid Obor Rakyat disebut bapak saya orang Singapura. Wajah ndeso gini kok orang Singapura," ujar Jokowi.

"Yang betul, bapak saya dari Karanganyar. Ibu saya dari Boyolali. Ini saya ulang-ulang terus karena di bawah itu terpengaruh. Kalau ndak saya jelasin, nanti dibilang bapak saya orang Amerika lagi," lanjutnya.

Jokowi menambahkan, ada lagi isu miring yang menerpa dirinya di kalangan tenaga pendidik. Beredar isu, jika Jokowi-Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden, uang sertifikasi tunjangan guru akan dihapuskan.

"Saya ke Indonesia timur ada yang bertanya itu ke saya. Saya berjanji tidak akan hapus tunjangan sertifikasi guru. Kalau ditambah, ya iya," ujar Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu.

Isu miring yang diluruskan Jokowi lainnya ialah soal penghapusan beras miskin atau raskin. Jokowi membantah hal tersebut. Dia malah berjanji akan meningkatkan kualitas dan kuantitas raskin itu.

Jokowi mengatakan bahwa isu-isu miring itu beredar dari rival politiknya. Menurut dia, sang rival tidak menemukan kesalahan pada dirinya dan Jusuf Kalla. Oleh sebab itu, yang dilakukan adalah menebar kebohongan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Kewenangan Polri Blokir-Batasi Akses Internet Dianggap Langgar Hak Mendapat Informasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com