Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wasekjen PPP: Yang Minta SDA Mundur dari Ketum, Nafsu Mau Jadi Menteri

Kompas.com - 06/06/2014, 11:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com --
Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Syaifullah Tamliha menuding para politisi senior PPP yang berniat menggulingkan Suryadharma Ali dari posisi Ketua Umum PPP berniat mengincar posisi menteri.

Tamliha menuturkan, seharusnya saat Suryadharma dihadapi masalah dugaan korupsi, pihak internal PPP tidak menyerukan wacana muktamar luar biasa.

"Mereka yang minta SDA (Suryadharma Ali) mundur itu, nafsu mau menjadi menteri. Kalau dia jadi ketua umum kan bisa berpeluang mengatur siapa yang jadi menteri, ini yang disasar," ujar Tamliha di Jakarta, Jumat (6/6/2014).

Tamliha tak mau mengungkap siapa saja yang berniat maju sebagai menteri dari PPP. Menurut dia, publik sudah bisa menilai pengurus PPP yang berniat maju sebagai menteri dari pernyataan-pernyataan yang menyerang Suryadharma.

Tamliha pun menyindir niat meraih kekuasaan para seniornya itu. Menurut dia, koalisi PPP mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa adalah tanpa syarat sehingga tak ada pembahasan bagi-bagi kursi menteri.

"Seharusnya dalam situasi seperti ini, Ketum PPP tertimpa musibah menjadi tersangka, tidak sepantasnya berbuat seperti itu. Hingga kini, beliau tetap aktif sebagai ketua umum, menandatangani surat, dan memimpin rapat. Hanya orang tak berakhlak yang minta SDA mundur dalam situasi tertimpa musibah seperti sekarang," kata anggota Komisi I DPR itu.

Pascapenetapan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kini Suryadharma mulai digoyang dari jabatan Ketua Umum PPP. Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP KH Zarkasih Nur dan Ketua Majelis Pakar PPP Barlianta Harahap meminta agar Suryadharma mundur dari posisinya saat ini.

“PPP tidak boleh dicampuradukkan dengan kasus yang sedang dihadapi SDA. Lebih baik SDA berhenti untuk sementara waktu hingga nanti ada keputusan final,” kata Zarkasih Nur dalam keterangan persnya beberapa waktu lalu.

Mantan Menteri Koperasi dan UKM ini mengedepankan asas maslahat dalam menyikapi kasus yang menimpa pucuk pimpinan PPP. Menurut dia, saat ini yang paling maslahat adalah tidak menambah beban SDA selain menyelesaikan persoalan hukum.

“Supaya SDA tidak lagi terbebani memikirkan urusan partai sehingga dia bisa lebih fokus melakukan pembelaan pada saat proses hukum,” ungkapnya.

Sementara Barlianta meminta agar Suryadharma mengambil langkah serupa saat yang bersangkutan menyatakan mundur dari posisi menteri agama.

“Kalau dari Menag mundur, seyogianya juga mundur dari ketua umum. Apalagi PPP merupakan parpol Islam, jadi harus mengembalikan kepercayaan publik,” ujar Barlianta.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com