Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

JK Sesumbar Prestasinya Bukan karena Golkar

Kompas.com - 24/05/2014, 21:41 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon wakil presiden Jusuf Kalla berbangga diri di hadapan ratusan relawan Keluarga Nusantara Jokow-JK. JK bercerita soal prestasi karirnya selama ini yang menurutnya lebih karena faktor keprofesionalan, bukan karena partai.

"Saya ini bermula di dunia politik juga bukan karena partai," ucap JK dalam acara deklarasi relawan Keluarga Nusantara Jokow-JK, di Hotel Sahid Jaya, Sabtu (24/5/2014) malam.

JK menjelaskan dirinya menjadi menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri lantaran keprofesionalannya yang dulu berawal dari pengusaha. Pasa masa Presiden Megawati, JK menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat. Sementara pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, JK menjadi Menteri Perdagangan.

Namun, lanjutnya, ketika menjadi Ketua Umum Partai Golkar, dirinya kemudian maju sebagai capres. Akan tetapi, JK justru kalah dari Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilu tahun 2009. "Begitu saya ketua partai malah kalah," ujarnya disambut gelak tawa para relawan yang hadir.

JK mengaku dirinya memang tidak memiliki pemikiran politisi kebanyakan yang selalu fleksibel, berkompromi, dan transaksional. Namun demikian, dia yakin dengan karakter sebagai profesional, dirinya akan bisa memenangi pertarungan pemilihan presiden mendatang.

"Sekarang saya jadi cawapres tanpa dukungan partai karena takdir saya profesional, tanpa dukungan partai, insyallah berhasil juga. Mohon doa dan harapan dari saudara-saudara semu," ungkapnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com