Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Riset: Jokowi Lebih Sering Dapat Kampanye Hitam daripada PDI-P

Kompas.com - 23/05/2014, 03:04 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -- Riset lembaga Indonesia Indicator mendapati kampanye hitam memuncak melalui beragam media massa sejak awal 2014. Puncak tertinggi terjadi menjelang pemilu legislatif. Serangan ditujukan baik kepada bakal kandidat maupun partai pengusungnya.

"Kampanye hitam yang dilancarkan sejak sebulan sebelum hingga pemilu legislatif cukup ekstrem, ada 1.295 pemberitaan," ujar Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, di Jakarta, Kamis (22/5/2014).

Menurut Rustika, kampanye hitam memang sudah jamak memuncak menjelang pemilu, baik untuk pemilu eksekutif maupun legislatif. Untuk Pemilu 2014, dia mengatakan, lembaganya mendapati 31,3 persen kampanye hitam ditujukan bagi Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Rustika mengatakan, serangan kampanye hitam lebih banyak tertuju langsung kepada Jokowi yang sekarang menjadi bakal calon presiden dari poros koalisi PDI-P, alih-alih kepada PDI-P, partai yang sejak awal membesarkannya.

Sebaliknya, serangan untuk Prabowo Subianto, yang sekarang adalah bakal calon presiden dari poros Gerindra, lebih sedikit dibandingkan serangan untuk partainya. Prabowo dan Gerindra mendapatkan serangan kampanye hitam sebanyak 20,2 persen, dengan 42 persen tertuju kepada figur Prabowo.

Serangan kampanye hitam menerpa pula Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie yang sempat digadang-gadang menjadi bakal calon presiden dari partai itu. Aburizal dan Golkar mendapatkan serangan kampanye hitam sebanyak 19,8 persen, dengan komposisi 70 persen serangan tertuju kepada Partai Golkar.

Rustika mengatakan, riset dari lembaganya dilakukan dengan cara menelusuri 330 media online nasional dan lokal secara realtime, dalam kurun waktu 1 Januari 2014 sampai 22 Mei 2014 pukul 06.00 WIB.

Pengumpulan data dilakukan memakai perangkat lunak crawler yang secara otomatis melakukan analisis berbasis artificial intelligence, semantik, dan text mining, tanpa campur tangan manusia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Pilih Kabur ke Aceh, Chaowalit Buron Nomor 1 Thailand Merasa Mirip Orang Indonesia

Nasional
37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

37 Warga Makassar yang Ditangkap karena Visa Haji Palsu Ditahan, 3 Diperiksa Kejaksaan

Nasional
Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Polisi Periksa 8 WNI Usai Tangkap Chaowalit Si Buron Nomor 1 Thailand, dari Ojol hingga Agen Sewa Kapal

Nasional
7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

7 Bulan Kabur ke Indonesia, Buronan Thailand Nyamar jadi Warga Aceh dan Bikin KTP Palsu

Nasional
Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Tak Setuju Perpanjangan Bansos Disebut Cawe-cawe, Dasco: Kecurigaan Tak Beralasan

Nasional
Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Tapera Dikhawatirkan Jadi Ladang Korupsi seperti Jiwasraya dan Asabri

Nasional
Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Permintaan Otoritas Thailand, Chaowalit Si Buron Nomor 1 Tak Ditampilkan Saat Jumpa Pers

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Soal Izin Usaha Tambang untuk Ormas, Menteri LHK: Mereka kan Punya Sayap Bisnis

Nasional
Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Bantah Bagi-bagi Kue dengan Izinkan Ormas Kelola Pertambangan, Menteri LHK: Ayo Lihat Dasarnya...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com