Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi-JK Tantangan "Dua Matahari"

Kompas.com - 20/05/2014, 08:43 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Joko Widodo dan Jusuf Kalla telah mendeklarasikan diri sebagai pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang akan maju dalam Pemilu Presiden 2014. Mereka diusung PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.

Bersatunya Jokowi dan Kalla sering diibaratkan sebagai "dua matahari" karena keduanya dinilai memiliki karakter yang sama kuat dalam hal kepemimpinan. Ada kekhawatiran, sosok yang seperti ini akan memunculkan dualisme kepemimpinan.

Peneliti Charta Politika, Yunarto Wijaya, melihat bahwa kekhawatiran itu menjadi tantangan bagi Jokowi dan Kalla. Ia memahami mengapa pilihan akhirnya jatuh pada Kalla, bukan Abraham Samad yang juga disebut sebagai kandidat kuat pendamping Jokowi.

"Pertanyaannya, dalam kepentingan elektoral, variabel yang ada di Samad ada juga di Jokowi. Artinya, tidak ada yang baru dari Samad untuk menambah market pasangan itu," ujarnya saat ditemui di Gedung Joang 45, Senin (19/5/2014) kemarin.

Sementara itu, Kalla, lanjut Yunarto alias Toto, memiliki variabel yang berbeda dengan Jokowi. Dalam beberapa hal, kondisi ini layak disebut ada dua matahari. Namun, perbedaan variabel tersebut justru bukannya saling bertabrakan, melainkan saling melengkapi.

"Apa Jokowi punya pengalaman cukup dalam mengelola birokrasi? Mengelola parlemen? Mengelola hubungan internasional? Itulah yang dimiliki JK," ujar Toto.

"Walaupun (dalam hal ini), kekurangan yang harus dijawab adalah jangan sampai terkesan bahwa Jokowi seakan tenggelam oleh JK yang notabene memiliki kemampuan, pengalaman lebih," lanjutnya.

Toto menegaskan, kondisi itulah yang akan jadi tantangan pasangan tersebut, bagaimana agar Jokowi benar-benar memainkan peran sebagai king maker dan Kalla memainkan peran sebagai back-up kepemimpinan. Jokowi tak boleh hanya menjadi simbol, kemudian Kalla dominan di dalam kekuasaan.

Tua tak masalah

Joko Widodo mengaku, pemilihan nama Jusuf Kalla sebagai bakal calon wakil presiden berdasar pada sejumlah pertimbangan. Pertama, Kalla bukan ketua umum partai. Itu menunjukkan kerja sama politik yang dibangun PDI Perjuangan bukan koalisi bagi-bagi kursi.

"Selanjutnya, ada elektabilitas, pengalaman, rekam jejak, dan lain-lain. Meski saya di birokrasi juga sudah sembilan tahun, (rekam jejak Jusuf Kalla) juga sangat diperlukan," ujar Jokowi.

Menurut dia, Kalla juga mampu bekerja produktif. Ia mengatakan, pada usianya yang mencapai 72 tahun, Kalla menunjukkan kematangannya di berbagai bidang.

"Ndak kalah pentingnya, masalah kompetensi, baik kemampuan di ekonomi maupun politik," lanjut Jokowi.

Dengan rekam jejak masing-masing, Jokowi telah menegaskan kepada Kalla soal pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden jika mereka terpilih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com