Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Preseden Buruk jika Demokrat Pilih Jadi "Penonton" di Pilpres 2014

Kompas.com - 16/05/2014, 15:21 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengagendakan pengumuman pemenang Konvensi Calon Presiden Demokrat pada Jumat (16/5/2014) sore ini. Akan tetapi, siapa pun pemenang konvensi dinilai tak akan berpengaruh besar pada konstelasi politik saat ini. Beberapa hari menjelang pengumuman pemenang konvensi, Demokrat justru menggulirkan nama di luar peserta konvensi yang dibidik sebagai bakal calon presiden, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X. Pemenang konvensi akan dipasang sebagai bakal cawapresnya. Skenario ini akan terwujud jika ada partai yang berminat berkoalisi dengan Demokrat untuk mengusung pasangan calon yang ditawarkan.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, jika wacana ini tak mendapatkan sambutan, Demokrat tak akan ambil bagian dalam Pemilu Presiden 2014. Bergabung dengan satu dari dua poros besar koalisi tak akan menjadi pilihan.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Arie Sudjito menilai, pilihan sikap Demokrat ini akan menjadi preseden buruk. Menurutnya, belum pernah ada peserta pemilu yang tak ambil bagian dalam pertarungan pemilu presiden.

"Akan menjadi preseden buruk dan SBY makin terpuruk. Belum pernah ada selama ini peserta pemilu yang memilih jadi "penonton" di pemilu presiden. Demokrat dari partai penguasa tiba-tiba nothing," kata Arie, kepada Kompas.com, Jumat (16/5/2014).

Ia mempertanyakan makna konvensi capres yang telah digelar dan melibatkan 11 peserta yang dinilai memiliki kemampuan mumpuni. "Kalau Demokrat salah langkah, bisa jadi blunder. Harusnya ada langkah cepat, bisa diantisipasi Demokrat. Jangan memilih jadi penonton kalau kemudian tak ada tokohnya yang masuk bursa (capres dan cawapres)," papar Arie.

Menurutnya, mempertimbangkan hubungan kedua partai, Demokrat masih berpeluang membangun koalisi dengan Partai Golkar yang hingga saat ini juga belum memutuskan arah koalisinya.

Sementara itu, ketika ditanya soal nasib peserta konvensi, Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, partainya tahu diri dengan perolehan suara pada Pemilu Legislatif 2014 yang hanya di kisaran 10 persen.

"Ya, kalau itu, Demokrat tahu diri, dengan 10 persen (hasil pemilu legislatif), tidak bisa berbuat banyak. Begitu," ujar SBY singkat, Jumat (16/5/2014), di Kantor Kepresidenan, Jakarta.


 


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Arah Desentralisasi Pasca-Pilpres

Arah Desentralisasi Pasca-Pilpres

Nasional
Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Bawa Air Zamzam Dalam Koper ke Indonesia, Jemaah Haji Bisa Kena Denda Rp 25 Juta

Nasional
Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com