Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dipinang Golkar, Lukman Hakim Syaifuddin Mengaku Tak Pantas Jadi Wapres

Kompas.com - 11/05/2014, 14:10 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com -– Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Lukman Hakim Syaifuddin menyatakan, dirinya saat ini belum pantas maju sebagai bakal calon wakil presiden. Hal ini menyusul adanya pinangan dari Partai Golkar terhadap Lukman yang ingin diduetkan dengan bakal calon presiden dari partai pohon beringin itu, Aburizal Bakrie.

“Tentang saya yang akan dipasangkan dengan ARB sebagai capres-cawapres karena saya dinilai sebagai salah satu kader terbaik PPP, saya merasa bahwa saya bukanlah yang terbaik di PPP. Masih banyak kader-kader PPP lainnya yang lebih baik, ada Pak SDA, ada beberapa waketum, ada kader muda Romahurmuziy, dan lain-lain,” ujar Lukman dalam pernyataan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (11/5/2014).

Lukman berpendapat, jabatan Wakil Presiden RI adalah amanah yang begitu luar biasa yang hanya layak diemban oleh mereka yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tertentu. Lukman menilai dirinya bukanlah pribadi yang tepat untuk mengemban amanah dan tanggung jawab tersebut.

“Saya tentu amat mengapresiasi pihak-pihak yang mengusulkan saya sebagai cawapres. Tapi dengan segala hormat saya kepada mereka, saya harus jujur menyatakan bahwa jabatan itu untuk saat ini bukanlah posisi yang layak dan pantas untuk saya duduki,” katanya.

Menurut Wakil Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini, saat ini Indonesia membutuhkan sosok pemimpin dwitunggal. “Pasangan presiden dan wakil presiden yang benar-benar telah selesai dengan dirinya sendiri sehingga mampu memimpin kita semua menapaki masa depan dengan gemilang,” ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa menyampaikan, jelang bergulirnya rapimnas, usulan untuk berkoalisi dengan Partai Golkar semakin terdengar kuat. Usulan itu semakin mengerucut untuk mengusung Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Sjaifuddin menjadi bakal cawapres Aburizal.

"Ini baru pembicaraan awal, kita pernah memberi masukan. Pembicaraan formalnya baru nanti dalam rapimnas. Nanti akan kita uji di rapimnas," kata Suharso sesaat sebelum Rapimnas II PPP dimulai, Sabtu (10/5/2014) siang.

Menurut Suharso, forum rapimnas ini harus dimanfaatkan oleh semua pengurus pusat dan pengurus wilayah PPP dalam menentukan arah koalisi untuk menghadapi Pilpres 2014. Ia berharap dapat diambil keputusan dengan musyawarah dan mufakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Jokowi Kunker ke Kalimantan Timur Usai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur

Nasional
Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Gantikan Laksda Retiono, Brigjen Taufik Budi Resmi Jabat Komandan PMPP TNI

Nasional
PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

PKB Ngotot Ingin Gus Yusuf Jadi Calon Gubernur di Pilkada Jateng 2024

Nasional
PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

PKB Bilang Anies Tak Dapat Keistimewaan, Harus Ikut Uji Kelayakan Jika Ingin Tiket Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com