Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumlah Suara Sah Masih Berbeda, Penetapan Rekapitulasi Riau Kembali Ditunda

Kompas.com - 05/05/2014, 17:47 WIB
Deytri Robekka Aritonang

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Komisi Pemilihan Umum (KPU) kembali menunda penetapan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 yang disampaikan KPU Provinsi Riau. Pasalnya, ada perbedaan perolehan total suara sah antara DPR, DPD, DPR provinsi dan DPR kabupaten.

"Untuk itu, kita tunda penetapan dan pengesahan rekapitulasi suara DPR dan DPD dari Provinsi Riau. KPU Provinsi Riau agar melakukan pencermatan kembali atas data yang masih berbeda," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (5/5/2014).

Penundaan tersebut sudah yang kedua kalinya. Sebelumnya, KPU memutuskan untuk menunda pengesehan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari provinsi tersebut setelah melewati perdebatan alot pada Sabtu (26/4/2014).

Saat itu, KPU memutuskan menunda pengesahan karena ada perbedaan jumlah surat suara yang digunakan pada DPR, DPD dan DPD. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan rekapitulasi ulang di beberapa kabupaten/kota di Riau dan di tingkat provinsi. Namun, kali ini kesalahan yang sama kembali terulang.

Saksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dari Provinsi Riau Yosriandi mengungkapkan, pascarekapitulasi ulang, PKS masih menemukan ada data yang tidak sesuai terkait total jumlah suara sah dan tidak sah.

"Misalnya di Kabupaten Kampar, Desa Kasikan TPS 10, jumlah suara sah dan tidak sah untuk DPR 431, DPD 283, DPRD provinsi 427 dan DPRD kabupaten/kota 432. Seharusnya kan sama," kata Yosriandi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Anies, JK, hingga Sandiaga Nonton Bareng Film LAFRAN yang Kisahkan Pendiri HMI

Nasional
Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Respons KPK Soal Harun Masiku Nyaris Tertangkap pada 2021

Nasional
55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

55.000 Jemaah Haji Indonesia Ikuti Murur di Muzdalifah Usai Wukuf

Nasional
Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Anggota Komisi I DPR Dukung Kemenkominfo Ancam Blokir X/Twitter karena Izinkan Konten Porno

Nasional
Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Sindir Wacana Bansos untuk Penjudi Online, Kriminolog: Sekalian Saja Kasih Koruptor yang Dimiskinkan...

Nasional
Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com