Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Pertimbangkan Ajukan Gugatan Pemilu ke MK

Kompas.com - 30/04/2014, 23:07 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat menemukan sejumlah kejanggalan dalam proses rekapitulasi suara pemilihan legislatif. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan, partainya mempertimbangkan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi setelah hasil resmi perolehan suara dirilis Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Yang dibahas ini masalah mengantisipasi akan ada kemungkinan sengketa perolehan suara bisa di MK, bisa internal," ujar Amir, seusai rapat harian di Kantor DPP Partai Demokrat, Rabu (30/4/2014).

Menurut Amir, ada dua persoalan yang muncul yaitu yang berasa dari internal partai (melibatkan antar caleg) dan juga eksternal. "Eksternal ini dari partai lain ke kami. Tapi belum ada keputusan apa pun soal itu," ujar Menteri Hukum dan HAM itu.

Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan menambahkan, untuk kasus konflik antarcaleg, pihaknya akan melakukan klarifikasi di lapangan dan tidak membawa persoalannya ke MK. "MK pilihan terakhir," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, partainya masih memiliki waktu untuk maju ke MK. Demokrat, lanjutnya, menunggu penetapan hasil rekapitulasi suara yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 6 Mei.

"Setelah itu kami punya waktu 3 hari untuk ajukan ke MK. Sedang dipertimbangkan, tapi kami tidak bisa mengungkap data semua itu karena harus dibedakan antara internal dan konflik eksternal," kata Wakil Ketua Komisi I DPR itu.

Hari ini, sejumlah pengurus Partai Demokrat berkumpul di Kantor DPP Partai Demokrat untuk membicarakan evaluasi pemilihan legislatif (pileg). Hadir dalam rapat yang berlangsung selama 2 jam itu, Sekretaris Jenderal Edhie Baskoro Yudhoyono, Ketua Harian Syarief Hasan, Ketua Dewan Kehormatan Amir Syamsuddin, Ketua Dewan Pembina EE Mangindaan, Wakil Ketua Umum Max Sopacua, Wakil Sekretaris Jenderal Ramadhan Pohan, dan Wakil Sekretaris Jenderal Syofwatillah Mohzaib.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com