Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yorrys: Gejolak Internal Golkar Sudah Menyeruak

Kompas.com - 23/04/2014, 16:41 WIB
Febrian

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Ketua DPP Partai Golkar Yorrys Raweyai mengaku bahwa telah terjadi gejolak di internal partainya melihat hasil pemilu legislatif 2014 berdasarkan hasil hitung cepat. Internal Golkar disebutnya menuntut pertanggujawaban pengurus Dewan Pimpinan Pusat atas hasil sekitar 15 persen suara nasional.

"Gejolak internal ini sudah menyeruak sejak hasil-hasil hitung cepat keluar. Tapi karena saya menilai Golkar sudah cukup dewasa dalam menyikapi masalah, makanya kami tidak ribut-ribut sampai keluar," kata Yorrys di Jakarta, Kamis (23/4/2014).

Yorrys mengaku sudah menyampaikan poin-poin evaluasi kepada DPP beberapa waktu lalu. Ia juga mengaku sudah meminta masukan dari senior-senior Golkar seperti Akbar Tandjung, Jusuf Kalla, dan Agung Laksono.

Sebagai kader yang memperhatikan nasib partai, ia mengaku setuju agar Golkar lebih realistis terkait rencana pencalonan Aburizal Bakrie alias Ical sebagai presiden selanjutnya. 

"Kader-kader selama ini selalu menyampaikan aspirasi berupa masukan-masukan buat partai. Tapi aspirasi tersebut selalu mentok di ketua umum. Saya akui dalam menentukan kebijakan kami tidak ada rapat pleno. Jadi segala kebijakan banyak diputuskan sendiri oleh ketua umum," kata anggota Komisi I DPR itu.

Berdasarkan hasil hitung cepat Kompas, Golkar diperkirakan mendapatkan perolehan suara sekitar 15,01 persen. Dengan angka itu, partai ini harus berkoalisi jika ingin mengusung Ical sebagai capres lantaran syarat ambang batas pengusungan capres-cawapres, yakni 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com