Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Tak Mau Menteri-menteri Jokowi Jadi ATM Partai

Kompas.com - 20/04/2014, 22:11 WIB
Dian Maharani

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) tak mau menempatkan banyak menteri dari partai politik dalam kabinet jika nantinya Joko Widodo terpilih sebagai presiden. Ketua DPP PDI-P Sidarto Danusubroto menuturkan pengalaman sebelumnya, menteri dari partai politik justru dijadikan sebagai "ATM" oleh partai.

"Kami baca pengalaman yang lalu, lepas dari mereka banyak orang profesional di partai, ternyata jadi mesin ATM parpol. Kadang-kadang dia terlibat, memfasilitasi. Ini pengalaman buruk kita," ujar Sidarto di Jakarta, Minggu (20/4/2014).

Sidarto mengungkapkan, Joko Widodo atau Jokowi akan berusaha membentuk kabinet yang diisi oleh orang-orang dari kalangan profesional. PDI-P, lanjutnya, tak akan khawatir meski nanti hanya akan disokong oleh sedikit partai. Yang terpenting, ujar Sidarto, Jokowi mendapat kepercayaan penuh dari rakyat.

Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat ini mencontohkan cara yang digunakan Jokowi-Ahok di pemerintahan provinsi DKI Jakarta dalam kasus ditolaknya pengajuan APBD 2013 lalu. Meski Jokowi-Ahok didukung oleh partai minoritas di DPRD DKI Jakarta, sebut Sidarto, nyatanya partai mayoritas akhirnya takluk setelah ada dorongan kuat dari warga Ibu Kota.

"Biar saja Jokowi didukung minoritas, tetapi dia di-backup masyarakat. Ini yang akan dibangun Jokowi untuk level nasional," imbuhnya.

Ketika ditanyakan apakah bakal calon wakil presiden bagi Jokowi berasal dari orang non-partai, Sidarto langsung menghindar. "Nanti akan dideklarasikan dengan banyak pertimbangan," kata Sidarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com