Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Diperiksa KPK, Sekjen KPU Mengaku Ditanya soal Penghasilan Anas

Kompas.com - 15/04/2014, 13:14 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Arif Rahman Hakim sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan tersangka Anas Urbaningrum, Selasa (15/4/2014). Seusai diperiksa, Arif mengaku mendapat enam pertanyaan, termasuk soal penghasilan Anas ketika menjadi komisioner KPU periode 2001-2005. "Ya, semacam itu," kata Arif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, saat dikonfirmasi apakah benar tim penyidik KPK menanyakannya soal penghasilan Anas sebagai komisioner KPU.

Selain itu, Arif mengaku ditanya tim penyidik KPK seputar masa kerja Anas di KPU, dan alasan berakhirnya masa kerja Anas. Dia juga mengaku telah menyerahkan dokumen kepada KPK terkait masa kerja Anas di KPK.

"Kami hanya menyerahkan dokumen saja karena saya kan masuk KPU baru," kata Arif.

Selain Arif, KPK juga memeriksa Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Winantu Ningtyastiti sebagai saksi dalam kasus yang sama. Seusai diperiksa, Winantu mengaku mendapat pertanyaan seputar penghasilan Anas sebagai anggota DPR RI. Anas menjadi anggota DPR periode 2009-2014. Pada 2010, Anas terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres di Bandung. "Cuma melengkapi saja, nambahin dokumen, ya," kata Winantu.

KPK menjerat Anas dengan pasal dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang setelah mengembangkan kasus dugaan gratifikasi proyek Hambalang yang lebih dulu menjerat Anas. Menurut juru bicara KPK Johan Budi beberapa waktu lalu, KPK dapat mengusut aset Anas semasa dia menjabat komisioner KPU. Anas tercatat sebagai komisioner KPU 2001-2005. Dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dalam sangkaan terhadap Anas, KPK bisa mengusut aset yang dimiliki Anas di bawah 2002.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Puan Bicara Peluang PDI-P Usung Kader Sendiri di Pilkada Jakarta, Sebut Banyak yang Menonjol

Nasional
Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko 'Deadlock'

Wasekjen PKB Ingatkan Duet Anies-Sohibul di Jakarta Berisiko "Deadlock"

Nasional
Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Soroti Minimnya Kamar di RSUD Mas Amsyar, Jokowi: Hanya 53, Seharusnya Bisa di Atas 100

Nasional
PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com