Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengacara: Nama Anas Dicatut sebagai Penyumbang Dana Kampanye Demokrat

Kompas.com - 10/04/2014, 20:24 WIB
Dian Maharani

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Kuasa hukum mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, Handika Honggowongso, mengatakan, nama kliennya hanya dicatut sebagai salah satu penyumbang dana kampanye Partai Demokrat saat Pemilu Presiden 2009. Saat itu, Partai Demokrat mengusung pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono. Menurut Handika, ada sekitar 42 nama penyumbang yang namanya dicatut.

"Jadi nama Mas AU (Anas Urbaningrum) itu hanya salah satu nama yang dicatut saja," kata Handika di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (10/4/2014).

Menurut Handika, kasus ini seharusnya dapat ditindaklanjuti oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, Anas memiliki bukti data penyumbang fiktif di laporan audit dana kampanye saat SBY menjadi calon presiden pada 2009.

"Lalu dari mana sebenarnya dana itu? Ya, pada waktunya nanti akan terungkap," kata dia.

Sebelumnya, Anas mengaku telah menyerahkan hasil audit akuntan independen atas laporan dana kampanye Partai Demokrat kepada KPK. Menurut Anas, ada sejumlah penyumbang palsu dalam laporan dana kampanye tersebut. Penyumbang itu, menurut Anas, ada di dalam daftar, tetapi sesungguhnya mereka tidak menyumbangkan uang untuk biaya kampanye Partai Demokrat.

Anas pun meminta KPK menyelidiki kemungkinan adanya sumber dana lain untuk kampanye Partai Demokrat, termasuk kemungkinan adanya dana yang berasal dari Century. Pengacaranya, Firman Wijaya, mengaku punya data yang menunjukkan bahwa dana kampanye Partai Demokrat pada Pemilu 2009 ada yang berasal dari Bank Century.

Menurut Firman, dana Century yang digunakan untuk pembiayaan kampanye Partai Demokrat itu merupakan rangkaian atau hasil dari tugas-tugas khusus yang diberikan kepada Anas.

Sementara itu, menurut Handika, kliennya pernah ditugaskan SBY untuk mengamankan kasus dana talangan Bank Century. Selaku Ketua Fraksi Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat ketika itu, Anas mengaku diminta mencegah agar Pansus Bank Century di DPR tidak mengarah kepada SBY, baik secara hukum maupun politik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com