Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Pemilunya Saja Belum, Kok Sudah Disimpulkan Pasti Curang

Kompas.com - 01/04/2014, 10:44 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mendengar isu bahwa pemilu nantinya bakal diwarnai kecurangan. Presiden tidak terima dengan kesimpulan tersebut lantaran pemilu belum berlangsung. Pemilu legislatif baru akan digelar 9 April 2014, sedangkan pemilu presiden pada Juli mendatang.

"Saya sudah perhatikan semuanya. Pemilu belum dimulai, sudah ada semacam vonis kalau partai ini kalah pasti pemilunya curang. Saya kira mendahului kehendak Allah SWT. Pemilunya saja belum, kok sudah disimpulkan pasti curang," ujar Presiden SBY saat membuka rapat kabinet di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/4/2014), seperti dikutip dari situs Presiden.

Presiden mengatakan, kalau memang ada kecurangan, siapa yang melakukannya. SBY menyebut adanya isu bahwa ada rezim pemilihan umum bahwa KPU di bawah bayang-bayang Presiden, pemerintah dikontrol, patut dicurigai jangan-jangan tidak adil dan bertindak curang. "KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya, sekarang ini mandiri dan independen," kata SBY.

Jika pemerintah dianggap curang, kata SBY, patut dipertanyakan pemerintah yang mana. Pasalnya, hampir semua partai politik ada dalam pemerintahan pusat maupun daerah.

Presiden juga mengaku mendengar isu adanya intimidasi dan paksaan yang terjadi di daerah. Isunya, ada perangkat di pemerintahan daerah yang memaksa warganya untuk mencoblos salah satu partai. Menurut SBY, semua isu itu harus dibuktikan.

Menghadapi berbagai isu kecurangan tersebut, Presiden mengajak semua pihak untuk memastikan sistem pengawasan berjalan dengan baik. "Siapa yang mendapat amanah undang-undang untuk melakukan pengawasan dan mencegah kecurangan dan penyimpangan itu bisa melakukan tugasnya dengan baik," kata SBY.

"Jajaran Bawaslu dan Polri kita harap sangat aktif menjalankan tugasnya. Masyarakat dan pers pun bisa berkontribusi, tentu yang faktual, jangan fitnah,"  tambah SBY.

Presiden juga berharap Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi dapat berkomunikasi dengan KPU, Bawaslu, dan Panwaslu untuk melakukan pengawasan ketat terhadap seluruh pejabat negara, termasuk bupati dan wali kota.

"Dengarkan aduan rakyat kalau ada pejabat daerah yang melakukan intimidasi dan pemaksaan," ujar Presiden.

Keamanan pemilu

Terkait keamanan dan ketertiban pemilu, Presiden mengaku selalu mendapatkan laporan situasi dan kondisi yang berlangsung dari Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman. "Sejauh ini berjalan normal dan wajar, suhu menghangat, kampanye yang disampaikan kadang panas, itu wajar. Alhamdulillah rangkaian kampanye pemilu hingga hari ini berjalan tertib, aman, dan damai," kata Presiden.

Mengenai adanya info bahwa terdapat kekhawatiran keselamatan sejumlah tokoh, Presiden tidak menyepelekan isu ini. "Saya tidak mengambil enteng isu ini, lebih bagus negara memberikan proteksi, kepolisian memberikan bantuan keamanan langsung kepada tokoh-tokoh seperti itu sehingga tidak ada lagi kecurigaan," ujar SBY.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com