Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesan untuk Orangtua: Jangan Ajak Anak Ikut Kampanye!

Kompas.com - 20/03/2014, 17:47 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerhati anak Seto Mulyadi mengimbau para orangtua menjaga anak-anaknya untuk tak terlibat dalam kegiatan kampanye partai politik. Menurut Seto, keterlibatan anak-anak dalam kampanye sangat berisiko dan melanggar Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

"Anak tidak boleh dieksploitasi atau disalahgunakan. Melibatkan anak-anak dalam kampanye itu bukan pendidikan politik," kata Seto, saat dijumpai di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (20/3/2014).

Seto menegaskan, tak ada satu pun alasan yang membenarkan orangtua mengajak anak-anaknya dalam kampanye politik. Ia menyarankan orangtua tak mengikuti kampanye daripada ikut membawa anak-anaknya dengan alasan tak ada yang menjaganya di rumah.

KOMPAS/ALIF ICHWAN Psikolog dan pemerhati anak Seto Mulyadi.
"Memang kalau tentara mau perang, anak dan istrinya enggak ada yang jaga, terus anak dan istrinya ikut perang? Enggak bener dong, bukan begitu caranya," ujarnya.

Selain itu, Seto juga meminta partai politik tak memaksakan kampanye dengan cara pengerahan massa karena anak-anak selalu akan terlibat dan menjadi korban. Kampanye politik, kata Seto, sangat berbahaya bagi anak-anak karena di dalamnya penuh dengan hal-hal yang tak seharusnya disaksikan oleh anak-anak.

Ia berharap semua pihak yang memiliki otoritas, termasuk masyarakat untuk, ikut mengawasi agar kampanye politik terbebas dari anak-anak.

"Ada berapa anak meninggal dalam kampanye di tahun sebelumnya? Dari awal saya sudah sampaikan, intinya berdayakan masyarakat untuk melindungi anak-anak," kata Seto.

Seperti diberitakan sebelumnya, selama beberapa hari berjalannya masa kampanye, banyak ditemui anak-anak dalam kampanye partai politik. Para orangtua  mengaku terpaksa mengajak anak-anaknya karena tak ada yang menjaga dan tak tega meninggalkannya di rumah. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com