Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Terima 9.000 Laporan Terkait Kebakaran Lahan di Riau

Kompas.com - 14/03/2014, 21:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku menerima ribuan laporan masyarakat yang mengeluhkan kasus kebakaran hutan di Riau. Hal itu disampaikan SBY saat menggelar video conference terkait penanggulangan bencana asap di Riau, Jumat (14/3/2014).

"Ada 9.000 yang masuk di sosial media. Yang boleh dikatakan marah, marahnya ada yang beralasan dan ada yang tidak beralasan," kata Presiden.

SBY mengatakan, kebakaran lahan yang terjadi di Riau berbeda dengan kasus kebakaran lahan yang terjadi di Australia. Jika kebakaran lahan di Austrialia disebabkan karena cuaca ekstrim, kebakaran lahan yang terjadi di Riau disebabkan karena unsur kesengajaan.

"Seharusnya pemerintah daerah, gubernur, wali kota, camat, bupati, bisa menguranginya agar tidak terus tejadi di Provinsi Riau," ujarnya.

Lebih jauh, kasus kebakaran lahan di Riau bukanlah untuk yang pertama kali terjadi. Kasus ini seharusnya dapat diantisipasi dan ditanggulangi oleh pemerintah daerah.

SBY menambahkan, asap yang ditimbulkan akibat kebakaran lahan tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu kesehatan masyarakat.

Untuk itu, ia menghimbau kepada semua pihak yang ikut membakar lahan di Riau tidak mengulangi kembali di masa yang akan datang.

"Sampai kapanpun jika kebakaran di Riau terjadi, maka asap akan terus datang. Saudara kita banyak yang jadi korban, anak-anak tidak bisa bersekolah, terganggu pernapasannya. Apapun kita harus atasi tapi mari kita mendidik diri kita sendiri," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Maju Pilkada Jakarta, Anies Disarankan Jaga Koalisi Perubahan

Nasional
Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Bareskrim Periksa Pihak OJK, Usut soal Akta RUPSLB BSB Palsu

Nasional
Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Kemenkominfo Sebut Layanan Keimigrasian Mulai Kembali Beroperasi Seiring Pemulihan Sistem PDN

Nasional
Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Indonesia Sambut Baik Keputusan Armenia Akui Palestina sebagai Negara

Nasional
Tanggapi Survei Litbang 'Kompas', Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Tanggapi Survei Litbang "Kompas", Ketum Golkar Yakin Prabowo Mampu Bawa Indonesia Jadi Lebih Baik

Nasional
Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Dispenad Bantah Mobil Berpelat Dinas TNI AD di Markas Sindikat Uang Palsu Milik Kodam Jaya

Nasional
Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Berikan Dampak Perekonomian, Pertamina Pastikan Hadir di MotoGp Grand Prix of Indonesia 2024

Nasional
Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Sejumlah Elite Partai Golkar Hadiri Ulang Tahun Theo Sambuaga

Nasional
Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Soal Pengalihan Kuota Tambahan Haji Reguler ke Haji Khusus, Timwas DPR RI: Kemenag Perlu Mengkaji Ulang

Nasional
Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji 'Ilegal'

Rapat dengan Kemenag, Timwas Haji DPR Soroti Masalah Haji "Ilegal"

Nasional
Merespons Survei Litbang 'Kompas', Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Merespons Survei Litbang "Kompas", Cak Imin Minta DPR Tak Berpuas Diri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com